Delapan Tuntutan,Empat Pijakan Data

Catatan Masyarakat Awam yang Ingin Mengerti Sebelum Ikut Berdiri

Wajah Manusia: Delapan Kalimat di Sebuah Layar

Pada layar ponsel saya, delapan tuntutan demonstrasi di Bundaran HI tampak berderet rapi. Kalimat-kalimatnya besar: hentikan penjajahan negara atas rakyat, hentikan KKN, wujudkan reforma agraria, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi PSN, hentikan MBG dan KDMP, kembalikan otonomi daerah, tetapkan bencana nasional, hentikan represivitas aparat, lalu bubarkan Yonif Teritorial Pembangunan. Saya membacanya sekali. Lalu sekali lagi. Setelah itu, saya justru bertanya: dari delapan tuntutan ini, bagian mana yang harus lebih dahulu saya pahami?

Saya bukan ahli hukum tata negara, bukan ekonom, dan bukan pula peneliti hak asasi manusia. Saya hanyalah bagian dari masyarakat yang setiap hari berhadapan dengan harga kebutuhan, pelayanan pemerintah, urusan tanah, dan berita tentang kekuasaan. Karena itu, saya tidak membutuhkan istilah yang terdengar paling gagah. Saya membutuhkan pijakan yang membuat sebuah tuntutan dapat saya mengerti, saya periksa, dan jika benar, saya dukung dengan kesadaran.

Di situlah jarak antara demonstran dan masyarakat awam mulai terasa. Mahasiswa mungkin telah membaca laporan panjang, mengikuti diskusi berbulan-bulan, serta memahami latar setiap isu. Namun, masyarakat yang melihat aksi melalui potongan video hanya menerima hasil akhirnya: delapan kalimat perintah tanpa jalan yang menunjukkan bagaimana kesimpulan itu dibentuk. Kami diminta tiba di tempat yang sama, tetapi tidak diperlihatkan petanya.

Pertanyaan yang kemudian mengusik saya sederhana: bagaimana mungkin rakyat ikut memperjuangkan tuntutan yang tidak diberi angka sebagai alasan? Jika negara dituduh menjajah rakyatnya sendiri, bentuknya apa dan berapa banyak korbannya? Jika reforma agraria disebut gagal, berapa konflik yang belum selesai? Jika daerah dilemahkan, berapa anggarannya berkurang? Jika aparat represif, berapa orang ditangkap, terluka, atau meninggal?

Pertanyaan itu bukan bentuk penolakan. Justru sebaliknya, ia lahir dari keinginan untuk percaya. Dukungan publik yang dibangun hanya dari kemarahan akan mudah berpindah ketika perhatian media berubah. Namun, dukungan yang dibangun dari data memiliki akar. Orang dapat berbeda pendapat mengenai slogan, tetapi mereka harus berhadapan dengan angka yang sama.

Bukti yang Membuat Tuntutan Berpijak

Data pertama datang dari lembaga yang bertugas mengukur integritas pemerintahan. Survei Penilaian Integritas KPK tahun 2025 menghasilkan skor nasional 72,53 dan menempatkan integritas sektor publik dalam kategori rentan. Survei itu menjangkau 657 instansi dan lebih dari 837 ribu responden. Dengan angka tersebut, seruan memberantas KKN tidak lagi sekadar gema Reformasi. Ada ukuran resmi yang menunjukkan bahwa risiko korupsi masih hidup di dalam sistem.

Data kedua berada di tanah yang diperebutkan. Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat 341 letusan konflik agraria sepanjang 2025 di 33 provinsi, meliputi sekitar 914.548 hektare. Angka itu bukan hanya luas di atas kertas. Di dalamnya ada keluarga yang menunggu kepastian, petani yang kehilangan ruang produksi, masyarakat adat yang mempertahankan wilayah hidup, dan warga yang dapat berhadapan dengan aparat ketika sengketa belum selesai.

Data ketiga terdapat dalam postur anggaran. Alokasi awal Transfer ke Daerah pada 2025 sebesar Rp919,9 triliun kemudian disesuaikan menjadi sekitar Rp848,52 triliun. Dalam APBN 2026, nilainya tercatat sekitar Rp692,9 triliun. Perbandingan antartahun tentu harus dibaca hati-hati karena desain belanja dapat berubah dan sebagian program pusat dilaksanakan di daerah. Namun, penurunan sebesar itu layak dijelaskan secara terbuka: daerah mana yang kehilangan ruang fiskal, pelayanan apa yang terdampak, dan apakah belanja pusat benar-benar menggantikan manfaat yang berkurang.

Data keempat menyangkut tubuh dan nyawa manusia. Penyelidikan enam lembaga hak asasi manusia negara atas rangkaian demonstrasi Agustus 2025 mencatat lebih dari 5.000 orang ditahan dan 11 orang meninggal. Temuan juga memuat dugaan penangkapan sewenang-wenang serta perlakuan buruk. Pada titik ini, tuntutan menghentikan represivitas tidak memerlukan bahasa yang dilebih-lebihkan. Angka korban sudah cukup keras untuk berbicara.

Gagasan: Empat Pijakan Data

Dari empat kelompok data itu, saya melihat sebuah cara yang lebih sederhana untuk membawa tuntutan kepada masyarakat. Saya menyebutnya Empat Pijakan Data: integritas pemerintahan, keadilan agraria, keadilan fiskal daerah, dan akuntabilitas aparat. Empat pijakan ini bukan daftar baru yang hendak menyingkirkan delapan tuntutan. Ia adalah cara mengelompokkan persoalan agar masyarakat mengetahui pintu masuknya.

Pijakan pertama adalah integritas pemerintahan. Kalimatnya dapat dibuat terang: keluarkan integritas pemerintahan dari kategori rentan, karena skor SPI 2025 hanya 72,53, dan buka tindak lanjut setiap instansi kepada publik. Ada masalah, angka dasar, tindakan, serta pihak yang harus menjawab. Pemerintah tidak cukup berkata bahwa pemberantasan korupsi terus berjalan; publik dapat bertanya apakah skornya naik dan perbaikannya benar-benar dilakukan.

Pijakan kedua adalah keadilan agraria. Tuntutannya dapat berbunyi: selesaikan 341 konflik agraria seluas sekitar 914.548 hektare yang tercatat sepanjang 2025, serta hentikan penggusuran dan kriminalisasi di wilayah yang masih bersengketa. Rumusan ini mengubah kata-kata ‘reforma agraria sejati’ menjadi pekerjaan yang dapat dipantau. Kita dapat memeriksa berapa konflik yang diverifikasi, diselesaikan, dan berapa keluarga memperoleh kepastian.

Pijakan ketiga adalah keadilan fiskal daerah. Bahasa tuntutannya: audit terbuka penyusutan Transfer ke Daerah dari alokasi awal Rp919,9 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp692,9 triliun pada 2026, lalu pulihkan anggaran layanan dasar yang terbukti terdampak. Fokusnya bukan sekadar meminta semua uang dikembalikan, melainkan memastikan pendidikan, kesehatan, pangan, infrastruktur desa, pertanian, dan penanganan bencana tidak menjadi korban perubahan prioritas pusat.

Pijakan keempat adalah akuntabilitas aparat. Rumusannya: usut secara independen penahanan lebih dari 5.000 orang dan kematian 11 korban dalam demonstrasi 2025; buka rantai komando dan tindak pihak yang bertanggung jawab. Di sini, tuntutan tidak berhenti pada kata ‘represif’. Ia meminta penyelidikan, keterbukaan perintah, pertanggungjawaban pelaku, dan perlindungan agar peristiwa yang sama tidak berulang.

Mengapa Delapan Perlu Dipadatkan?

Lalu mengapa harus dipadatkan menjadi empat? Karena delapan tuntutan awal tidak memiliki kedalaman bukti yang sama. Pemberantasan korupsi, konflik agraria, penyusutan ruang fiskal daerah, dan kekerasan aparat memiliki angka yang relatif jelas. Sebaliknya, penghentian MBG dan KDMP atau pembubaran Yonif Teritorial Pembangunan memerlukan pembuktian lebih khusus. Program yang bermasalah harus diaudit dan diperbaiki; tetapi masalah pada pelaksanaan belum otomatis membuktikan bahwa seluruh program harus dihentikan.

Pemadatan juga diperlukan karena perhatian publik terbatas. Sebuah demonstrasi mungkin berlangsung berjam-jam, sedangkan masyarakat menerima pesannya dalam video kurang dari satu menit. Delapan isu yang masing-masing bercabang akan berebut ruang di dalam kepala pembaca. Akibatnya, nama orang yang berorasi dapat lebih mudah diingat daripada isi tuntutannya. Empat pijakan memberi struktur yang lebih sederhana tanpa mengurangi keseriusan masalah.

Isu yang lain sebenarnya tidak dibuang. PSN dapat diuji di bawah pijakan keadilan agraria ketika proyek memicu sengketa tanah atau penggusuran. MBG, KDMP, dan pemangkasan TKD dapat diperiksa dalam pijakan keadilan fiskal: berapa anggarannya, siapa penerima manfaatnya, apa hasilnya, dan layanan apa yang dikorbankan. Keterlibatan TNI-Polri serta keberadaan Yon TP dapat diuji dalam pijakan akuntabilitas aparat dan supremasi sipil. Penanganan bencana dapat diperiksa melalui kemampuan fiskal dan tanggung jawab negara melindungi warga.

Dengan pengelompokan itu, masyarakat tidak diminta menelan kesimpulan sekaligus. Kami diajak mengikuti urutan yang masuk akal: lihat angkanya, pahami masalahnya, tentukan siapa yang bertanggung jawab, lalu ukur perbaikannya. Demonstrasi pun berubah dari panggung pernyataan menjadi undangan untuk memeriksa kekuasaan bersama-sama.

Keberatan dan Batas Bahasa Data

Mungkin ada keberatan bahwa tuntutan politik tidak harus berubah menjadi laporan statistik. Benar, tidak semua penderitaan dapat diringkas dalam angka. Satu keluarga yang kehilangan tanah atau satu orang yang kehilangan nyawa tetap penting, sekalipun tidak masuk tabel. Namun, pengalaman korban berbeda dari klaim berskala nasional. Ketika sebuah tuntutan ditujukan kepada negara dan meminta perubahan besar, data diperlukan agar masalah tidak dapat dikecilkan, dibelokkan, atau dijawab dengan slogan tandingan.

Data pun tidak boleh diperlakukan sebagai hiasan yang dipilih hanya untuk membenarkan kemarahan. Angka harus mencantumkan tahun, wilayah, satuan, sumber, dan batas pembacaannya. Data KPA perlu dipertemukan dengan catatan ATR/BPN. Perubahan TKD harus dibandingkan secara setara dengan belanja pusat yang benar-benar masuk ke daerah. Temuan lembaga HAM harus ditindaklanjuti melalui penyelidikan yang memberi ruang bagi korban sekaligus proses pembuktian. Bahasa data menuntut kejujuran dari semua pihak, termasuk pihak yang berdemonstrasi.

Jalan Keluar: Spanduk yang Membawa Bukti

Karena itu, gerakan mahasiswa sebaiknya tidak hanya membawa spanduk tuntutan. Ia juga perlu membawa lembar bukti yang dapat dibaca masyarakat: satu angka utama untuk setiap isu, sumbernya, manusia yang terdampak, tindakan yang diminta, lembaga yang bertanggung jawab, dan tenggat evaluasinya. Delapan tuntutan dapat tetap tercantum dalam naskah lengkap, sedangkan empat pijakan menjadi pesan utama yang disampaikan berulang-ulang kepada publik.

Bagi masyarakat, cara ini memberikan alasan untuk terlibat tanpa harus menjadi ahli terlebih dahulu. Bagi mahasiswa, ia menjaga agar perhatian tidak berpindah dari substansi kepada sosok, gaya orasi, atau ketegangan dengan aparat. Bagi pemerintah, ia menetapkan pertanyaan yang tidak dapat dijawab hanya dengan ucapan ‘aspirasi telah diterima’. Jawabannya harus muncul dalam skor, hektare yang diselesaikan, rupiah yang dijelaskan, serta korban yang memperoleh keadilan.

Kembali kepada Delapan Pintu

Pada akhirnya, saya kembali kepada layar ponsel tempat delapan tuntutan itu pertama kali saya baca. Kini saya memahami bahwa masalahnya bukan jumlah delapan itu sendiri. Masalahnya ialah delapan pintu tersebut belum diberi papan petunjuk. Empat pijakan data dapat menjadi petunjuknya: integritas, tanah, anggaran daerah, dan keselamatan warga.

Sebagai masyarakat awam, saya tidak meminta tuntutan yang lebih lunak. Saya meminta tuntutan yang lebih tajam: singkat bahasanya, jelas angkanya, dapat diuji sumbernya, terlihat penanggung jawabnya, dan terukur hasilnya. Sebab tujuan demonstrasi bukan sekadar membuat negara mendengar suara mahasiswa, melainkan membuat rakyat mengerti mengapa suara itu juga layak menjadi suara mereka.

Empat Tuntutan dalam Bahasa Data

1. Keluarkan integritas pemerintahan dari kategori rentan - skor SPI 2025 hanya 72,53 - dan buka tindak lanjut setiap instansi kepada publik.

2. Selesaikan 341 konflik agraria seluas sekitar 914.548 hektare yang tercatat sepanjang 2025 serta hentikan penggusuran dan kriminalisasi di wilayah sengketa.

3. Audit terbuka penyusutan Transfer ke Daerah dari alokasi awal Rp919,9 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp692,9 triliun pada 2026 dan pulihkan layanan dasar yang terdampak.

4. Usut independen penahanan lebih dari 5.000 orang dan kematian 11 korban dalam demonstrasi 2025; buka rantai komando dan tindak pihak yang bertanggung jawab.

Sumber Data

• Komisi Pemberantasan Korupsi. “Potret Hasil Positif Tahun 2025, SPI Jadi Fondasi Kebijakan Antikorupsi Berkelanjutan.” Skor SPI nasional 2025: 72,53, kategori rentan.

• Konsorsium Pembaruan Agraria. Catatan Akhir Tahun 2025, “Tancap Gas di Jalur yang Salah: Paradoks Kebijakan Agraria Prabowo-Gibran 2025.” 341 konflik di 33 provinsi, sekitar 914.548 hektare.

• Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. “Dinamika Penyaluran TKD 2025 Inside 2026.” Alokasi awal TKD 2025 Rp919,9 triliun; setelah penyesuaian sekitar Rp848,52 triliun.

• Kementerian Keuangan. “APBN 2026: Tujuan dan Arah Kebijakan.” Transfer ke Daerah sekitar Rp692,9 triliun.

• Temuan bersama enam lembaga HAM negara mengenai demonstrasi Agustus 2025, diberitakan Reuters, 21 April 2026. Lebih dari 5.000 orang ditahan dan 11 orang meninggal.