MAKAR, EKONOMI, DAN ILUSI KEKUASAAN: SIAPA SEBENARNYA YANG MEMBAWA KEMAKMURAN?

Bagaimana jika orang yang ingin menggulingkan pemerintah ternyata memiliki gagasan ekonomi yang lebih baik? Sebaliknya, bagaimana jika pemerintah yang berhasil mempertahankan kekuasaannya justru gagal memperbaiki kehidupan rakyat?

Pertanyaan ini mungkin terdengar mengganggu.

Tetapi sejarah tidak selalu memberikan jawaban yang menyenangkan bagi mereka yang terlalu percaya kepada kekuasaan.

Ada anggapan bahwa pihak yang berusaha menggulingkan pemerintah semata-mata menginginkan kekuasaan. Sebaliknya, pemerintah yang sah dianggap berkepentingan menjaga stabilitas dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Benarkah demikian?

Bagaimana jika motif kekuasaan dan motif ekonomi sebenarnya dapat hadir bersamaan, baik pada pihak yang ingin merebut kekuasaan maupun pada pihak yang ingin mempertahankannya?

Mari kita tinggalkan sejenak perdebatan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah.

Kita periksa sesuatu yang lebih sulit dimanipulasi oleh retorika politik: data ekonomi dan catatan sejarah.

KETIKA IMF MENGHITUNG HARGA SEBUAH KUDETA

Pada 5 Juni 2026, dua peneliti, Luc Tucker dan Idrissa Aladji Aya, menerbitkan kajian dalam seri IMF Working Papers berjudul Political Fragility: The Economic Impact of Coups d’État.

Penelitian ini menggunakan data dari 213 negara sepanjang 1970–2023, dengan 308 peristiwa kudeta yang tercatat.

Hasilnya menarik.

Pada tahun terjadinya kudeta, pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 2,3 poin persentase lebih rendah dibandingkan kondisi pembanding yang dibentuk melalui analisis statistik.

Dampaknya tidak berhenti pada tahun pertama.

Dalam kurun lima tahun setelah kudeta, pertumbuhan ekonomi kumulatif diperkirakan sekitar lima poin persentase lebih rendah.

Dua saluran utama yang ditemukan ialah melemahnya konsumsi swasta dan investasi. Sanksi ekonomi juga memperbesar dampak pada sejumlah kasus.

Bayangkan sebuah negara yang sedang membangun pabrik, memperluas jaringan perdagangan, dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Tiba-tiba terjadi perebutan kekuasaan.

Investor mulai menghitung ulang risiko. Pengusaha menunda investasi. Rumah tangga menahan konsumsi. Perdagangan menghadapi ketidakpastian.

Bahkan sebelum masyarakat mengetahui siapa yang akhirnya mengendalikan pemerintahan, keputusan-keputusan ekonomi dapat mulai berubah.

Tetapi kita harus berhati-hati memahami penelitian IMF tersebut.

Angka 2,3 poin persentase bukan ramalan tentang Indonesia. Penelitian itu juga bukan alat untuk meramalkan kapan makar akan terjadi.

Yang diteliti adalah dampak ekonomi kudeta, bukan kemampuan pemerintah mendeteksi makar berdasarkan indikator pertumbuhan.

Ada perbedaan penting antara ekonomi yang memburuk karena pergolakan politik dan pergolakan politik yang muncul akibat ketidakpuasan terhadap ekonomi.

Keduanya dapat saling memengaruhi, tetapi bukan hubungan sebab-akibat yang selalu sama.

Di sinilah sejarah Indonesia menjadi menarik.

INDONESIA 1958: KETIKA KETIDAKPUASAN EKONOMI MENJADI PERLAWANAN POLITIK

Mari kembali ke masa PRRI dan Permesta.

Dalam sejarah Indonesia, kedua gerakan ini dikenal sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah pusat pada akhir 1950-an.

Namun, apakah persoalannya semata-mata perebutan kekuasaan?

Tidak.

Penelitian sejarah mengenai PRRI dan Permesta menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap sentralisasi pemerintahan, pembagian manfaat pembangunan, dan tuntutan otonomi daerah menjadi bagian dari latar belakang gerakan tersebut.

Artinya, terdapat persoalan ekonomi dan hubungan pusat-daerah di balik konflik politik.

Tetapi keberadaan tuntutan ekonomi bukan berarti pemberontakan bersenjata dapat dibenarkan.

Di sinilah kita perlu membedakan tiga perkara: alasan seseorang menentang pemerintah, cara yang digunakannya, dan kemampuan nyata untuk memperbaiki keadaan.

Ketiganya tidak boleh dicampuradukkan.

Bukankah mungkin seseorang benar ketika mengidentifikasi persoalan ekonomi, tetapi keliru dalam memilih cara menyelesaikannya?

Sebaliknya, bukankah mungkin pemerintah memiliki legitimasi hukum, tetapi sebagian kebijakan ekonominya tetap menimbulkan ketidakpuasan?

Sejarah PRRI dan Permesta mengingatkan bahwa konflik politik kadang memiliki akar ekonomi yang lebih dalam daripada sekadar keinginan mengganti pemimpin.

INDONESIA 1966: EKONOMI MEMBAIK SETELAH KEKUASAAN BERUBAH

Pada 1966, Indonesia mengalami hiperinflasi.

Kajian IMF mencatat kenaikan indeks harga konsumen Jakarta mencapai sekitar 639% pada tahun tersebut.

Setelah perubahan kekuasaan, pemerintah menjalankan kebijakan stabilisasi ekonomi, pengendalian anggaran, serta pemulihan hubungan dengan lembaga keuangan dan mitra internasional.

Pada 1969, inflasi telah turun menjadi sekitar 10%.

Ini perubahan yang sangat besar.

Tetapi apakah keberhasilan menurunkan inflasi membuktikan bahwa pergolakan politik merupakan jalan yang tepat menuju kemakmuran?

Tidak.

Transisi politik pada 1965–1966 memiliki sejarah kekerasan dan pelanggaran HAM yang tidak boleh dihapus dari penilaian.

Selain itu, pemulihan ekonomi berlangsung melalui kebijakan stabilisasi yang konkret, bukan semata-mata karena pergantian orang yang memegang kekuasaan.

Kita dapat mengakui adanya keberhasilan ekonomi tanpa harus membenarkan seluruh proses politik yang mendahuluinya.

Pertanyaannya kemudian:

Jika suatu pemerintahan berhasil menumbuhkan ekonomi, apakah keberhasilan tersebut cukup untuk mengabaikan persoalan kebebasan, keadilan, dan hak asasi manusia?

Atau sebaliknya, apakah penilaian terhadap pemerintahan harus meliputi seluruh aspek tersebut?

INDONESIA 1998: KETIKA KEKUASAAN BERTAHAN, TETAPI EKONOMI RUNTUH

Sekarang kita beralih ke 1998.

Selama beberapa dekade sebelumnya, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pembangunan infrastruktur berlangsung. Industri berkembang. Tingkat kemiskinan menurun secara signifikan.

Tetapi di balik pertumbuhan tersebut terdapat kelemahan institusi keuangan, tata kelola, dan hubungan antara kekuasaan politik dengan kepentingan bisnis.

Ketika krisis Asia menghantam Indonesia, kelemahan itu ikut memperparah dampaknya.

Menurut data Bank Dunia, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 13,1% pada 1998.

Perhatikan ironi sejarah ini.

Sebuah sistem politik dapat terlihat stabil selama puluhan tahun, sementara kerentanan ekonomi terus terakumulasi.

Kemudian, ketika krisis terjadi, stabilitas yang selama ini dianggap kuat ternyata tidak cukup untuk mencegah keruntuhan ekonomi.

Gerakan Reformasi 1998 merupakan gerakan sosial-politik yang luas dan tidak dapat disamakan begitu saja dengan kudeta atau tindak pidana makar.

Namun, pengalaman tersebut memperlihatkan bagaimana krisis ekonomi dapat berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintahan.

Lebih menarik lagi, setelah terjadi pergantian kepemimpinan, perekonomian tidak langsung pulih.

Pemulihan membutuhkan reformasi perbankan, perbaikan kebijakan, dan penguatan kelembagaan.

Artinya, mengganti pemimpin bukan tombol ajaib untuk memperbaiki ekonomi.

Tetapi mempertahankan pemimpin juga bukan jaminan bahwa ekonomi akan selamat.

Lalu, apa sebenarnya yang membuat sebuah pemerintahan berhasil: lamanya ia berkuasa, legalitas kekuasaannya, atau kualitas kebijakan dan institusi yang dibangunnya?

INDONESIA 2026: KETIKA ANGKA PERTUMBUHAN BERTEMU KENYATAAN RAKYAT

Sekarang kita kembali ke Indonesia hari ini.

Pada 5 November 2026, BPS mengumumkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,47% secara tahunan pada triwulan III-2026.

Ini menunjukkan perekonomian masih mengalami ekspansi.

Sementara itu, data ketenagakerjaan Agustus 2026 mencatat tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,75% dengan rata-rata upah buruh sekitar Rp3,42 juta per bulan.

Data kemiskinan Maret 2026 menunjukkan sekitar 22,93 juta penduduk masih berada di bawah garis kemiskinan nasional.

Angka-angka tersebut perlu dibaca secara utuh.

Pertumbuhan ekonomi merupakan informasi penting tentang peningkatan produksi nasional.

Namun, angka pertumbuhan tidak secara langsung menjelaskan bagaimana tambahan pendapatan dibagikan, pekerjaan seperti apa yang tercipta, ataupun seberapa jauh kesejahteraan setiap kelompok masyarakat meningkat.

Di sinilah pertanyaan ekonomi menjadi lebih mendalam.

Seorang petani mungkin mengetahui bahwa ekonomi nasional tumbuh, tetapi ukuran kesejahteraannya juga ditentukan oleh harga hasil panen, biaya pupuk, ongkos tenaga kerja, dan keuntungan bersih yang diterima.

Seorang buruh mungkin membaca berita pertumbuhan ekonomi, tetapi tetap harus menghitung apakah kenaikan pendapatannya mampu mengimbangi biaya hidup.

Seorang pengusaha kecil mungkin melihat proyek pembangunan terus berjalan, tetapi masih menghadapi keterbatasan modal dan akses pasar.

Jika ekonomi tumbuh, tetapi manfaatnya tidak dirasakan secara merata, apakah persoalannya pada tingkat pertumbuhan atau pada cara hasil pertumbuhan tersebut didistribusikan?

Pertanyaan itu bukan tuduhan bahwa perekonomian Indonesia gagal.

Itu adalah pertanyaan tentang bagaimana keberhasilan ekonomi seharusnya diukur.

Bahkan menurut data BPS, angka kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 masih sebesar 10,67%, dibandingkan 6,34% di perkotaan.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu angka nasional.

Ketika masyarakat menilai keberhasilan pemerintahan, mereka dapat menggunakan pengalaman ekonomi yang berbeda-beda.

Karena itu, pertumbuhan PDB, pengangguran, kemiskinan, produktivitas, dan distribusi pendapatan perlu dibaca bersama.

LALU, BAGAIMANA DENGAN DUGAAN MAKAR YANG SEDANG MENCUAT?

Pada awal November 2026, publik Indonesia dihadapkan pada pemberitaan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh nasional.

Perkembangan penyidikan kemudian memunculkan pembahasan mengenai kemungkinan keterkaitan perkara tersebut dengan tindak pidana makar.

Namun, dalam keterangan resmi tanggal 4 November 2026, Menko Bidang Hukum Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa indikasi makar masih didalami dan belum menjadi kesimpulan hukum yang final.

Karena itu, menyimpulkan bahwa telah terbukti terjadi makar, apalagi menetapkan motif ekonomi para pihak, jelas terlalu dini.

Dugaan penyadapan ilegal, upaya menggulingkan pemerintahan, dan kudeta yang benar-benar terjadi merupakan persoalan yang berbeda.

Penelitian IMF tidak bisa langsung dipakai untuk menghitung kerugian ekonomi Indonesia dari kasus yang masih dalam penyidikan.

Namun, penelitian tersebut memberikan pelajaran mengenai pentingnya kepastian politik dan kelembagaan.

Jika ketidakpastian meluas, pelaku ekonomi dapat menunda keputusan investasi dan konsumsi. Sebaliknya, proses hukum yang transparan dan kelangsungan kebijakan dapat membantu menjaga kepercayaan.

Di sini muncul dua pertanyaan yang sama-sama layak diuji.

Apakah mereka yang ingin merebut kekuasaan benar-benar mempunyai rancangan ekonomi yang lebih baik?

Dan apakah mereka yang sedang memegang kekuasaan telah menunjukkan hasil kebijakan ekonomi yang dapat dinilai secara objektif?

Jawaban atas keduanya tidak cukup berdasarkan janji, tuduhan, atau klaim sepihak.

Diperlukan bukti.

MUNGKINKAH KITA SELAMA INI SALAH MEMAHAMI MAKNA STABILITAS?

Stabilitas politik sering dianggap sebagai syarat pertumbuhan ekonomi.

Ada dasar ekonomi yang masuk akal untuk pandangan tersebut. Dunia usaha membutuhkan kepastian hukum, keamanan investasi, dan konsistensi kebijakan.

Tetapi stabilitas sendiri tidak menjelaskan kualitas kebijakan yang dijalankan.

Sebuah negara dapat memiliki pemerintahan yang bertahan lama tetapi tetap menyimpan kelemahan kelembagaan.

Sebaliknya, perubahan pemerintahan melalui mekanisme konstitusional dapat menghadirkan koreksi kebijakan tanpa harus menghancurkan stabilitas negara.

Di sinilah kita menemukan perbedaan antara stabilitas kekuasaan dan stabilitas institusi.

Stabilitas kekuasaan berkaitan dengan bertahannya pihak yang memerintah.

Stabilitas institusi berkaitan dengan berfungsinya hukum, pelayanan publik, sistem keuangan, pengawasan, dan mekanisme pergantian kepemimpinan.

Keduanya bisa berjalan bersamaan, tetapi tidak selalu demikian.

Sebuah negara mungkin terlihat tenang karena tidak ada pergantian kekuasaan.

Namun, ketenangan tersebut belum tentu berarti seluruh persoalan ekonomi masyarakat telah terselesaikan.

Sebaliknya, suatu negara dapat mengalami pergantian pemerintahan secara berkala tanpa kehilangan keberlanjutan sistem ekonominya.

Maka, ketika kita berbicara tentang stabilitas, stabilitas untuk siapa dan stabilitas dalam bentuk apa yang sebenarnya kita maksud?

JANGAN-JANGAN YANG BERGANTI HANYA PEMEGANG KEKUASAAN, BUKAN CARA EKONOMI BEKERJA

Ada satu persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar pergantian pemerintahan.

Dalam ekonomi politik, kekuasaan tidak hanya berkaitan dengan siapa yang menduduki jabatan publik.

Kekuasaan juga berkaitan dengan siapa yang memiliki akses terhadap modal, sumber daya alam, pembiayaan, pasar, dan proses pengambilan kebijakan.

Pergantian pemimpin dapat mengubah arah kebijakan.

Tetapi perubahan struktur ekonomi membutuhkan pekerjaan yang lebih luas: reformasi institusi, peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan berusaha, persaingan usaha yang sehat, serta perbaikan distribusi kesempatan.

Bayangkan jika pemerintah berganti, tetapi akses ekonomi masih terkonsentrasi pada kelompok yang sama.

Bayangkan pula jika pemerintah tidak berganti, tetapi kebijakan berhasil memperluas kesempatan bagi masyarakat yang sebelumnya tertinggal.

Kedua kemungkinan itu memperlihatkan bahwa pergantian kekuasaan dan perubahan ekonomi bukanlah hal yang identik.

Maka, ketika seorang tokoh berbicara tentang penyelamatan ekonomi, pertanyaan yang relevan bukan hanya apakah ia berada di dalam atau di luar pemerintahan.

Pertanyaannya adalah bagaimana gagasannya akan bekerja, siapa yang memperoleh manfaatnya, berapa biaya pelaksanaannya, dan bagaimana keberhasilannya akan diukur.

SEBUAH REFLEKSI: SIAPA YANG SEBENARNYA DISELAMATKAN?

Penelitian IMF menunjukkan bahwa kudeta memiliki biaya ekonomi yang nyata.

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa ketidakpuasan ekonomi dapat menjadi bagian dari pergolakan politik.

Sejarah yang sama juga menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi membutuhkan lebih dari sekadar pergantian kekuasaan.

Dari ketiga kenyataan tersebut, kita seharusnya semakin berhati-hati menerima klaim politik.

Seseorang yang menentang pemerintah tidak otomatis memiliki jawaban yang lebih baik.

Seseorang yang memegang pemerintahan secara sah juga tidak otomatis terbebas dari kewajiban membuktikan keberhasilan kebijakannya.

Legalitas kekuasaan, motif politik, dan kualitas ekonomi adalah tiga persoalan berbeda yang harus dinilai dengan ukuran masing-masing.

Pada akhirnya, ada pertanyaan yang pantas direnungkan bersama.

Jika seseorang ingin menggulingkan pemerintah atas nama penyelamatan ekonomi, bagaimana kita mengetahui bahwa yang ingin diselamatkan adalah perekonomian rakyat, bukan kepentingan kelompoknya?

Jika seseorang ingin mempertahankan kekuasaan atas nama stabilitas ekonomi, bagaimana kita memastikan bahwa stabilitas tersebut juga menghasilkan kesejahteraan yang semakin luas?

Dan yang paling mendasar:

Apakah kita selama ini terlalu sibuk memperdebatkan siapa yang berhak memegang kekuasaan, sampai lupa mempertanyakan bagaimana kekuasaan itu seharusnya bekerja untuk rakyat?

Mungkin persoalan ekonomi sebuah bangsa memang tidak pernah sesederhana mengganti atau mempertahankan pemimpin.

Sebab kemakmuran tidak lahir hanya dari pergantian nama di kursi pemerintahan.

Ia juga membutuhkan kebijakan yang dapat diuji, institusi yang dapat dipercaya, dan hasil pembangunan yang dapat dirasakan.

Sejarah mencatat siapa yang berhasil memperoleh kekuasaan. Tetapi untuk mengetahui siapa yang berhasil memperbaiki kesejahteraan, kita harus membaca sesuatu yang lain: hasil kebijakan dan kehidupan masyarakat.

Dan keduanya belum tentu menceritakan kisah yang sama.

.

Saya Datang Mencari Kekurangan Dukcapil Sumbawa. Malah Kehabisan Bahan Mengeluh.

Saya datang ke Dinas Dukcapil Kabupaten Sumbawa dengan niat yang sebenarnya tidak terlalu mulia.

Saya mau mencari kekurangan.

Bukan karena dendam.

Bukan pula karena KTP saya pernah ditolak.

Saya hanya sedang melakukan pekerjaan yang sangat digemari manusia modern: mengamati sesuatu yang sudah bagus, lalu mencari bagian mana yang masih bisa dikomentari.

Maka saya datang dengan mata seorang pemeriksa.

Cat terkelupas, catat.

Kursi miring, catat.

Papan kusam, catat.

Kalau menemukan keran bocor sedikit saja, mungkin saya akan berdiri di depannya dengan ekspresi peneliti Badan Riset Nasional yang baru menemukan fenomena hidrologi.

Pokoknya hari itu saya siap.

Saya bahkan sudah membayangkan akan pulang membawa daftar panjang.

Ternyata masalah pertama muncul bahkan sebelum saya benar-benar mulai.

Dukcapil Sumbawa melawan balik.

Belum jauh masuk, saya sudah disambut informasi pelayanan.

Persyaratan KK ada.

KTP-el ada.

Akta kelahiran ada.

Akta perkawinan ada.

Akta perceraian ada.

Akta kematian juga ada.

Saya membaca semuanya dan tiba-tiba sadar bahwa Dukcapil adalah satu-satunya instansi yang mengikuti perjalanan manusia dengan kesetiaan luar biasa.

Kita lahir, dia mencatat.

Kita menikah, dia tahu.

Kita pindah rumah, dia ingin diberi tahu.

Kita punya anak, kembali lagi.

Bahkan ketika perjalanan di dunia selesai, keluarga kita masih harus melapor kepadanya.

Saya mulai curiga.

Dukcapil ternyata lebih konsisten mengikuti hidup kita daripada sebagian teman dekat.

Teman SMA saya saja sudah tidak tahu saya tinggal di mana.

Dukcapil tahu.

Mantan mungkin sudah lupa tanggal lahir kita.

Dukcapil punya datanya.

Ini bukan lagi administrasi.

Ini hubungan jangka panjang.

Bedanya, Dukcapil tidak pernah mengirim pesan pukul sebelas malam:

“Kamu berubah.”

Saya berjalan sedikit.

Lalu menemukan tulisan:

PINTU MASUK KHUSUS DISABILITAS.

Di dekat fasilitas pelayanan juga tersedia kursi roda.

Saya berhenti.

Tadinya mau bercanda.

Tapi benda seperti ini memang layak diberi hormat terlebih dahulu.

Sebab pelayanan publik diuji bukan ketika orang yang sehat, muda dan kuat bisa masuk.

Itu terlalu mudah.

Uji sebenarnya adalah ketika seseorang datang dengan keterbatasan fisik dan kantor pemerintah sudah memikirkan jalannya sebelum orang itu meminta bantuan.

Barulah setelah beberapa detik saya berpikir:

Hebat juga pintu ini.

Di negeri yang kadang manusianya masih harus berteriak supaya diperhatikan, sebuah pintu di Dukcapil Sumbawa sudah lebih dulu belajar tentang inklusivitas.

Kalau pintu itu bisa ikut apel Senin pagi, saya rasa layak diberi penghargaan.

Minimal Satyalancana Aksesibilitas.

Saya masuk lebih dalam.

Ada ruang tunggu.

Kursinya banyak.

Saya hitung sekilas, kemudian menyerah karena saya datang bukan sebagai petugas sensus kursi.

Yang jelas orang tidak dipaksa berdiri sambil memeluk map dan mempertanyakan seluruh keputusan hidup yang membawanya ke kantor pemerintahan.

Tapi kejutan berikutnya lebih menarik.

Di sudut ruangan ada pojok bermain anak.

Nah.

Ini bukan fasilitas biasa.

Ini adalah hasil penelitian mendalam terhadap salah satu kekuatan alam paling sulit dikendalikan di muka bumi:

anak kecil yang bosan.

Orang dewasa masih bisa menunggu tiga puluh menit.

Anak umur empat tahun tidak mengenal konsep itu.

Baginya tiga puluh menit adalah penindasan.

Menit pertama:

“Ma, kapan pulang?”

Menit ketiga:

“Ma, lapar.”

Menit kelima:

“Ma, adek mau itu.”

Menit kedelapan tidak ada lagi negosiasi.

Negara memasuki status darurat.

Maka saya melihat pojok bermain Dukcapil dengan penghormatan baru.

Itu bukan karpet dan mainan.

Itu adalah sistem stabilisasi keamanan nasional skala balita.

Anak bermain.

Ibunya tenang.

Ayahnya tidak berlari mengejar anak sampai loket lima.

Petugas bisa bekerja.

Dokumen selesai.

Kabupaten tetap kondusif.

Ada inovasi yang membutuhkan server miliaran rupiah.

Ada pula inovasi yang cukup menggunakan karpet, beberapa mainan, dan pemahaman bahwa balita tidak membaca SOP.

Saya memilih yang kedua.

Saya meneruskan perjalanan.

Lalu menemukan sesuatu yang membuat saya mulai mempertanyakan status tempat ini.

FREE CHARGING.

Saya mendekat.

Benar.

Tempat mengisi daya telepon genggam.

Beberapa langkah dari sana ada air minum.

Saya mulai bingung.

Saya masuk ke sini untuk mengurus administrasi kependudukan.

Kenapa kebutuhan biologis dan digital saya ikut diperhatikan?

KTP saya yang bermasalah.

Kenapa baterai Samsung saya ikut disantuni?

Dukcapil rupanya memahami struktur kebutuhan manusia abad ke-21.

Dulu teori mengatakan manusia membutuhkan sandang, pangan dan papan.

Sekarang sudah berubah.

Pangan.

Papan.

Dan charger.

Seseorang boleh lupa membawa pulpen.

Masih tenang.

Boleh lupa membawa uang tunai.

Masih ada harapan.

Tetapi kalau baterai tinggal satu persen dan nomor antreannya belum dipanggil, manusia mulai memahami arti kefanaan.

Dukcapil Sumbawa tampaknya tidak ingin masyarakat mengalami krisis eksistensial semacam itu.

Colok.

Isi baterai.

Minum.

Lanjutkan hidup.

Saya mulai khawatir.

Kalau tahun depan ditambah Wi-Fi kencang dan kopi Sumbawa gratis, sebagian warga mungkin tidak mau pulang.

Kemudian sampailah saya di loket pelayanan.

Komputer tersedia.

Loket dibagi.

Ada nomor.

Ada petugas.

Masyarakat mempunyai titik tujuan yang jelas.

Di sinilah sebuah kantor pelayanan sesungguhnya diuji: bukan seberapa banyak slogan ditempel, tetapi apakah orang tahu harus menuju ke mana.

Dan rupanya Dukcapil tidak membiarkan masyarakat mengembara dari meja ke meja seperti peserta Amazing Race edisi pemerintahan.

Yang membuat saya tertawa justru sebuah pesan yang ditempel dengan sangat tegas:

SEMUA URUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN GRATIS.

Di bawahnya:

JANGAN PAKAI CALO.

Lalu dipertegas lagi:

JANGAN MEMBERI IMBALAN.

Saya menyukai gaya komunikasi semacam ini.

Tidak menggunakan tujuh paragraf.

Tidak diawali “dalam rangka optimalisasi implementasi…”

Tidak membutuhkan penerjemah bahasa birokrasi.

Gratis.

Jangan pakai calo.

Jangan beri uang.

Titik.

Ini kalimat yang bahkan bisa dipahami orang sambil menguap.

Saya rasa kalau semua pengumuman pemerintah sesederhana itu, industri obat sakit kepala nasional bisa terganggu.

Sampai di sini saya mulai gelisah.

Karena ingat tujuan awal saya.

Saya datang mencari kekurangan.

Sudah cukup lama berkeliling tetapi catatan saya malah berubah menjadi pujian.

Ini berbahaya bagi reputasi saya sebagai pengamat.

Maka saya mempertajam pandangan.

Saya mencari sesuatu.

Apa saja.

Akhirnya…

ketemu.

Nah!

Saya hampir senang.

Ada dinding yang kusam.

Ada bagian cat yang mulai lelah menghadapi kehidupan.

Ada media informasi yang secara visual sepertinya sudah melewati beberapa generasi desain grafis.

Ada bagian bangunan yang jelas membutuhkan penyegaran.

Akhirnya!

Saya menemukan kelemahan Dukcapil Sumbawa.

Saya hampir ingin merayakannya.

Tetapi beberapa detik kemudian saya sadar sesuatu yang justru lebih lucu.

Yang tertinggal ternyata gedungnya. Pelayanannya sudah lari duluan.

Plot twist.

Saya datang mengira akan menemukan gedung bagus dengan pelayanan biasa-biasa saja.

Yang saya temukan justru sebaliknya:

banyak gagasan pelayanannya sudah bergerak maju, sementara beberapa bagian fisik kantor seperti berteriak dari belakang:

“Tunggu saya! Saya belum sempat dicat!”

Ini problem yang menurut saya menyenangkan.

Sebab mengecat dinding jauh lebih mudah daripada mengecat ulang budaya pelayanan.

Papan kusam bisa diganti.

Cat retak bisa diperbaiki.

Furnitur tua bisa diremajakan.

Tetapi membuat organisasi memahami kelompok rentan, keterbukaan informasi, kenyamanan keluarga dan pelayanan tanpa pungutan jauh lebih sulit.

Jadi kalau harus memilih mana yang lebih dahulu bagus, saya memilih manusianya dan sistem pelayanannya.

Gedung bisa menyusul.

Saya kemudian menemukan sebuah kotak saran.

Bentuknya dari kayu.

Tidak canggih.

Tidak berkedip.

Tidak membutuhkan password.

Tidak meminta OTP.

Tidak meminta kita memilih sembilan gambar yang semuanya berisi sepeda motor.

Hanya kotak.

Tetapi filosofinya bagus:

silakan bicara.

Sebab kantor pelayanan yang sehat bukan kantor yang menganggap dirinya sempurna.

Justru kantor yang mengatakan kepada masyarakat:

“Kalau ada yang kurang, beri tahu kami.”

Itu jauh lebih dewasa.

Kesempurnaan adalah cita-cita.

Kotak saran adalah pengakuan bahwa perjalanan menuju ke sana masih berlangsung.

Dan saya harap kotak itu memang dibuka secara berkala.

Jangan sampai suatu hari dibongkar dan ditemukan surat keluhan tahun 2018 yang sudah berubah status menjadi dokumen sejarah.

Perjalanan hampir selesai ketika saya melihat jalur evakuasi.

Saya tersenyum.

Rupanya Dukcapil sudah memikirkan skenario sampai ke titik ini.

Kalau semuanya normal: ada pelayanan.

Kalau masyarakat bingung: ada informasi.

Kalau ingin memberi masukan: ada kotak saran.

Kalau terjadi keadaan darurat: ada jalur keluar.

Lengkap.

Saya tinggal mencari satu papan lagi:

“Jalur Evakuasi dari Pertanyaan Kapan Nikah.”

Kalau itu ada, saya pastikan Dukcapil Sumbawa sudah siap menghadapi seluruh jenis bencana.

Tak jauh dari sana ada penanda Kawasan Tanpa Rokok.

Ini juga sederhana tetapi logis.

Ruang pelayanan dihuni berbagai orang.

Anak-anak.

Lansia.

Ibu hamil.

Orang dengan kondisi kesehatan berbeda.

Maka udara bersih bukan bonus.

Ia bagian dari pelayanan.

Dan saya semakin memahami pola yang sedang dibangun kantor ini.

Tidak ada satu fasilitas yang sendirian terasa luar biasa.

Tetapi masing-masing menjawab satu masalah kecil.

Ketika masalah-masalah kecil itu dijawab satu per satu, hasil akhirnya menjadi besar.

Itulah yang sering kita salah pahami tentang pelayanan publik.

Kita menunggu inovasi spektakuler.

Aplikasi supercanggih.

Layar raksasa.

Robot.

Kecerdasan buatan.

Padahal kadang seorang warga hanya membutuhkan kursi ketika lelah.

Seorang ibu membutuhkan tempat anaknya bermain.

Penyandang disabilitas membutuhkan jalan masuk.

Orang bingung membutuhkan papan informasi.

Dan pemilik HP dengan baterai dua persen membutuhkan mukjizat berupa colokan.

Pelayanan publik ternyata bukan selalu ilmu yang rumit.

Kadang ia hanya membutuhkan kemampuan sederhana:

membayangkan diri kita berada di posisi orang yang datang meminta pelayanan.

Saya akhirnya berjalan keluar.

Dan di situlah saya baru memahami mengapa kunjungan singkat itu terasa menarik.

Dukcapil Sumbawa belum menjadi istana.

Tidak.

Bangunannya masih punya pekerjaan rumah.

Beberapa sudut bahkan seolah sudah mengirim surat permohonan renovasi kepada semesta.

Tetapi ada sesuatu yang lebih penting daripada sekadar gedung mengilap.

Ada tanda-tanda bahwa warga dipikirkan.

Bukan hanya dokumennya.

Orangnya.

Anaknya.

Keterbatasan fisiknya.

Waktu tunggunya.

Keluhannya.

Kesehatannya.

Bahkan baterai HP-nya.

Dan menurut saya, ketika sebuah kantor pemerintah mulai memikirkan manusia sampai sedetail itu, kita tidak perlu pelit memberi pujian.

Kritik tetap perlu.

Perbaikan tetap harus dilakukan.

Tetapi orang yang bekerja baik juga perlu mendengar:

“Teruskan. Anda berada di jalan yang benar.”

Jadi kepada kawan-kawan di Dukcapil Kabupaten Sumbawa, silakan terus berbenah.

Rapikan yang kusam.

Perbarui yang lama.

Rawat fasilitas yang sudah ada.

Naikkan terus standar pelayanan.

Karena kalau tren ini diteruskan, saya khawatir beberapa tahun lagi akan terjadi masalah baru.

Petugas bertanya:

“Bapak mau mengurus apa?”

Warga menjawab:

“Tidak ada, Bu.”

“Lalu kenapa datang?”

Warga menunduk malu.

“Anak saya minta main di pojok bermain.”

Petugas bingung.

“Terus Bapak?”

“HP saya tinggal sembilan persen.”

Dan pada hari ketika orang datang ke kantor pemerintah tanpa mempunyai urusan, mungkin kita harus mengakui satu hal:

Dukcapil Sumbawa sudah kelewatan dalam membuat orang merasa nyaman.

Setiap BMKG Berbicara, Api Semakin Besar?

Menguji El Nino sebagai Peringatan, Sinyal, atau Alibi Kebakaran Konsesi

_________________

Setiap kali BMKG merilis peringatan El Nino, saya tidak membacanya semata-mata sebagai berita cuaca. Sebagai pecinta hutan sekaligus pernah menjadi peneliti kelapa sawit, saya membacanya sebagai kalender risiko. Hujan yang makin jarang membuat vegetasi, serasah, dan gambut kehilangan kelembapan; api pun lebih mudah menjalar. Bagi petani, itu peringatan untuk menjaga air. Bagi petugas, itu aba-aba untuk bersiap. Namun, bagi orang yang mengejar pembukaan lahan murah, kabar yang sama mungkin terbaca sebagai kesempatan.

Di situlah kegelisahan saya bermula. Semakin sering peringatan mengenai kemarau dan El Nino muncul, peta hotspot seolah semakin merah. Saya tidak menuduh BMKG menyebabkan kebakaran. Informasi iklim justru harus disebarkan seluas-luasnya. Yang ingin saya uji adalah siapa yang membaca informasi itu, keputusan apa yang dibuat sesudahnya, dan apakah nama besar El Nino kemudian dipakai untuk menyembunyikan keputusan manusia.

Pertanyaan tersebut harus diajukan dengan hati-hati. Dua kejadian yang meningkat bersamaan belum tentu saling menyebabkan. Rilis BMKG dan kebakaran dapat sama-sama mengikuti satu sebab, yakni musim yang mengering. El Nino membantu menjelaskan mengapa bahan bakar alam menjadi kering dan api cepat membesar. Akan tetapi, El Nino tidak menyusun target pembukaan lahan, menganggarkan kontraktor, menyuruh pekerja, atau menikmati tanah yang sudah bersih.

PERTANYAAN PENGGERAK   Apakah rilis El Nino hanya menjadi peringatan, atau juga dapat dibaca sebagai sinyal waktu dan alibi bagi pembakaran konsesi?

Peringatan yang Datang Sebelum Api Membesar

Pada 10 Maret 2026, BMKG telah memperkirakan 64,5 persen Zona Musim akan mengalami curah hujan bawah normal, 61,4 persen mencapai puncak kemarau pada Agustus, dan 57,2 persen menjalani kemarau lebih panjang daripada biasanya. Akan tetapi, pada akhir Maret kondisi ENSO dan IOD masih netral. Dalam pemutakhiran 5 April, peluang El Nino lemah hingga moderat berada pada kisaran 50-80 persen, sedangkan peluang menjadi kuat masih kurang dari 20 persen (BMKG, 10 Maret dan 5 April 2026).

Pada saat prakiraan masih penuh ketidakpastian itu, tanda kebakaran di konsesi sudah muncul. WALHI melaporkan 11.189 hotspot selama hampir empat pekan pertama Maret. Sebanyak 1.351 berada di dalam atau sekitar konsesi 15 perusahaan: 699 di sekitar lima konsesi sawit, 285 di sekitar lima konsesi perizinan berusaha pemanfaatan hutan, dan 367 di sekitar lima konsesi tambang (WALHI, 31 Maret 2026). Angka tersebut merupakan hasil pemantauan organisasi lingkungan, bukan putusan pengadilan. Namun, waktunya penting: hotspot mendahului narasi El Nino kuat.

Perkembangan iklim kemudian berubah cepat. Pada Juni, BMKG memperkirakan peluang El Nino kuat mencapai 62 persen. Hingga 29 Juli, BMKG mendeteksi 5.019 hotspot, terutama di Kalimantan Barat, Papua Selatan, dan Riau. Analisis 24 Agustus mencatat anomali suhu muka laut wilayah Nino 3.4 sebesar +2,99, yang menunjukkan El Nino berintensitas sangat kuat. Jadi, ancaman iklim itu nyata. Namun, urutan waktunya juga menunjukkan bahwa api tidak menunggu istilah paling menakutkan diumumkan.

Istilah 'Godzilla El Nino' sendiri bukan kategori resmi BMKG. Lembaga tersebut menggunakan kategori lemah, moderat, dan kuat. Julukan Godzilla tumbuh dalam percakapan media dan publik untuk menggambarkan episode yang luar biasa. Julukan dramatis memang mudah diingat, tetapi ia dapat menghadirkan tokoh penjahat yang terlalu nyaman: alam. Begitu asap menutup langit, perhatian publik mudah berpindah dari siapa yang menyalakan api kepada betapa ganasnya musim.

Data pemerintah pada Agustus membuat pertanyaan tentang manusia semakin mendesak. Menteri Lingkungan Hidup menyebut sekitar 85.000 hektare kawasan konsesi perusahaan di Sumatera dan Kalimantan terbakar. Pemerintah juga mencatat sekitar 335 perusahaan terindikasi memiliki hotspot di wilayah konsesinya dan masih akan melakukan verifikasi lapangan. Dua hari kemudian, pemerintah menyatakan lebih dari 30 perusahaan sedang diproses, dengan potensi kerugian negara dan kebutuhan pemulihan lingkungan hampir Rp15 triliun (ANTARA, 22 dan 24 Agustus 2026).

EMPAT ANGKA YANG MENUNTUT JAWABAN

85.000 ha	335	>30	Hampir Rp15 T
kawasan konsesi terbakar	perusahaan terindikasi memiliki hotspot	perusahaan sedang diproses	potensi kerugian dan pemulihan

Sumber: keterangan Menteri Lingkungan Hidup, 22 dan 24 Agustus 2026. Status indikasi tetap memerlukan verifikasi dan proses pembuktian.

Angka-angka itu tidak boleh dibaca secara serampangan. Hotspot adalah indikator panas dari penginderaan jauh; ia perlu diperiksa di lapangan. Titik panas di dalam konsesi juga tidak otomatis membuktikan direksi memerintahkan pembakaran. Api dapat datang dari luar, berasal dari kelalaian, atau muncul dari sumber panas lain. Namun, kehati-hatian hukum bukan alasan untuk berhenti pada kalimat 'belum terbukti'. Kehati-hatian justru mewajibkan penyelidikan yang bergerak dari lokasi api sampai kepada rantai keputusan dan pihak yang memperoleh manfaat.

Peringatan, Sinyal, atau Alibi?

Satu rilis BMKG dapat menjalankan tiga fungsi sekaligus. Bagi negara, petani, dan warga, ia adalah peringatan. Bagi pelaku yang telah berniat membuka lahan dengan api, ia berpotensi menjadi sinyal bahwa bahan bakar alam sedang kering. Setelah kebakaran terjadi, informasi yang sama dapat berubah menjadi alibi: seolah-olah cuaca sendirilah yang menyalakan dan mengarahkan api. Ketiga fungsi itu tidak boleh dicampur, tetapi semuanya layak diamati.

Sebagai peringatan, rilis BMKG tidak bermasalah. Masalah justru muncul apabila peringatan hanya diikuti imbauan umum, sementara konsesi berisiko tidak diperiksa sebelum puncak kemarau. Informasi tentang hari tanpa hujan, angin, kelembapan, dan kekeringan seharusnya memberi waktu kepada pengelola lahan untuk membasahi gambut, memeriksa kanal, mengaktifkan patroli, dan menghentikan kegiatan yang menambah sumber penyalaan. Peringatan baru berguna bila ia menggerakkan kewajiban.

Sebagai sinyal, hipotesisnya lebih gelap dan harus dibuktikan, bukan diumumkan sebagai tuduhan. Api adalah pekerja paling murah bagi pembuka lahan: ia tidak menagih upah, tetapi ongkos kesehatannya dibayar masyarakat dan ongkos pemulihannya ditanggung negara. Jika memang terdapat rencana pembakaran, informasi tentang jendela cuaca kering dapat dipakai sebagai kalender tidak resmi. Karena itu, penyidik perlu memeriksa apakah lonjakan hotspot mengikuti tanggal peringatan setelah pengaruh hujan, angin, jenis tanah, dan riwayat kebakaran dikendalikan.

Sebagai alibi, El Nino bekerja melalui bahasa. Kita sering mendengar bahwa kemarau panjang membuat api sulit dipadamkan. Pernyataan itu benar, tetapi belum lengkap. Iklim menjelaskan mengapa api cepat menyebar; ia tidak selalu menjelaskan sumber penyalaan, mengapa gambut dibiarkan kering, mengapa patroli gagal, atau siapa yang memperoleh lahan bersih setelah kebakaran. Menyebut cuaca tanpa memeriksa keputusan manusia sama dengan menjelaskan cepatnya kendaraan tanpa bertanya siapa yang menginjak pedal gas.

Tiga Jejak Api

Untuk memisahkan ketiga kemungkinan tersebut, saya mengusulkan kerangka sederhana bernama Tiga Jejak Api. Kerangka ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan penyidikan. Ia adalah cara agar pembicaraan publik tidak berhenti pada cuaca atau pada seorang pekerja yang tertangkap di lapangan. Tiga jejak itu adalah Jejak Langit, Jejak Lahan, dan Jejak Perintah. Ketiganya harus dibaca dalam satu urutan bukti.

Jejak Langit. memuat tanggal rilis BMKG, indeks ENSO dan IOD, curah hujan, hari tanpa hujan, kelembapan, angin, serta tingkat bahaya kebakaran. Jejak ini menetapkan seberapa besar alam membantu api menyebar. Ia juga menjadi garis dasar untuk membandingkan wilayah. Tanpa Jejak Langit, kita mudah menuduh setiap kebakaran sebagai kesengajaan; dengan Jejak Langit saja, kita mudah menyalahkan semuanya kepada musim.

Jejak Lahan. memuat lokasi hotspot, batas konsesi, tutupan lahan, kondisi gambut dan kanal, luas terbakar, sumber api, kesiapan sarana, serta riwayat kebakaran berulang. Data harus dibaca setidaknya pada H-14, H-7, hari rilis, H+7, dan H+14. Perbandingan juga penting: jika dua konsesi menghadapi kekeringan serupa tetapi satu konsesi berulang kali terbakar sementara yang lain tidak, cuaca saja tidak cukup menjelaskan perbedaannya.

Jejak Perintah. menelusuri rencana kerja, target pembukaan, hubungan dengan kontraktor, aliran pembayaran, pembelian bahan dan alat, laporan patroli, komunikasi internal, serta pihak yang menikmati keuntungan setelah lahan terbuka. Pemegang korek mungkin seorang buruh harian; pemegang keputusan bisa berada jauh dari asap. Pembuktian harus mampu naik dari korek menuju bos, tanpa melompati bukti dan tanpa menjadikan orang lapangan sebagai satu-satunya wajah kejahatan.

Selama ini, perhatian paling mudah berhenti pada Jejak Langit dan Jejak Lahan. Pemerintah memantau cuaca, melakukan modifikasi cuaca, mengirim helikopter, memadamkan api, lalu menangkap pelaku yang terlihat. Semua itu penting. Celahnya muncul ketika penyelidikan tidak cukup jauh memasuki Jejak Perintah. Instruksi Presiden pada 24 Agustus agar dugaan hubungan pembakar dengan korporasi didalami merupakan arah yang tepat. Nilainya baru terasa apabila rantai komando, pemberi dana, pengendali usaha, dan penerima manfaat benar-benar diperiksa.

Ketika BMKG Berbicara, Pengawasan Harus Bergerak

Ruang perbaikan dapat dimulai dengan Protokol Jendela Rawan. Setiap BMKG menaikkan tingkat ancaman kekeringan atau karhutla, pemerintah pusat dan daerah secara otomatis menetapkan daftar konsesi berisiko berdasarkan gambut, riwayat kebakaran, dan kedekatan hotspot. Dalam tujuh hari, pengelola wajib menunjukkan muka air gambut, kesiapan regu, sumber air, patroli, serta penghentian kegiatan rawan. Pemerintah kemudian melakukan pemeriksaan berbasis risiko, bukan menunggu asap terlihat dari kota.

Hasilnya perlu hadir dalam dasbor publik yang menggabungkan empat lapis informasi: rilis iklim, hotspot, batas konsesi, dan tindakan pengawasan. Status harus dibedakan secara tegas menjadi 'terdeteksi', 'terverifikasi terbakar', 'sedang diselidiki', dan 'telah ditetapkan bertanggung jawab'. Pembedaan ini melindungi asas praduga tak bersalah sekaligus mencegah hilangnya jejak. Nama pemegang izin, induk perusahaan, dan pengendali manfaat dapat ditampilkan sesuai tahap verifikasi dan ketentuan hukum.

Mungkin ada keberatan bahwa pendekatan ini akan menstigma industri kelapa sawit atau perusahaan yang sebenarnya telah menjaga lahannya. Keberatan itu masuk akal. Hotspot berbeda dari kebakaran, dan kebakaran berbeda dari perintah membakar. Justru karena berbeda, setiap tahap harus diberi label dan bukti yang jelas. Transparansi juga menguntungkan perusahaan yang patuh: publik dapat melihat siapa yang menghadapi cuaca sama tetapi berhasil mencegah api. Yang dirugikan adalah mereka yang selama ini berlindung di antara data yang terpisah-pisah.

Kita juga tidak boleh meminta BMKG mengurangi peringatannya hanya karena informasi itu mungkin disalahgunakan. Menutup informasi iklim akan membahayakan petani, warga, dan petugas. Jawabannya adalah membuat setiap rilis diikuti peningkatan pengawasan yang sama cepatnya. Jika kabar kekeringan dapat dibaca sebagai jendela kesempatan oleh pembakar, negara harus membacanya lebih dahulu sebagai jendela pencegahan dan pembuktian.

Sebagai orang yang pernah menjadi peneliti kelapa sawit, saya tidak melihat pengawasan ketat sebagai serangan terhadap sawit. Perusahaan yang membuka lahan tanpa bakar menanggung biaya kepatuhan, tenaga, waktu, dan sarana. Pembakaran membuat persaingan curang karena biaya dialihkan kepada paru-paru warga, sekolah yang tutup, dan anggaran negara. Menelusuri bos yang memberi perintah berarti melindungi hutan sekaligus pelaku usaha yang bekerja dengan benar.

Pada akhirnya, saya kembali kepada layar rilis BMKG. Angka-angkanya menjelaskan keadaan langit; tugas manusia memastikan peringatan itu tidak menjadi izin diam-diam bagi api. El Nino dapat mengeringkan lahan, tetapi hanya manusia yang mengubah kekeringan menjadi keputusan. Maka, setiap BMKG berbicara, yang harus semakin besar bukanlah api, melainkan pengawasan.

Sumber dan bahan bacaan

Data dan status penanganan perkara diperbarui sampai 24 Agustus 2026. Hotspot diperlakukan sebagai indikator awal, bukan putusan tentang penyebab atau pelaku.

1. BMKG, Prediksi Musim Kemarau Tahun 2026 di Indonesia (10 Maret 2026)

2. BMKG, Perkembangan Musim Kemarau dan Prediksi El Nino Tahun 2026 (5 April 2026)

3. WALHI, Karhutla Berulang di Konsesi Korporasi: 1.351 Titik Api (31 Maret 2026)

4. BMKG, Pemutakhiran Prediksi Musim Kemarau 2026 (19 Juni 2026)

5. BMKG, Musim Kemarau di Bawah Normal dan El Nino Kuat (30 Juli 2026)

6. BMKG, Analisis Dinamika Atmosfer Dasarian II Agustus 2026 (24 Agustus 2026)

7. BMKG, Penjelasan bahwa 'Godzilla El Nino' bukan istilah resmi BMKG

8. ANTARA, 85 Ribu Hektare Wilayah Konsesi Terbakar di Indonesia (22 Agustus 2026)

9. ANTARA, Lebih dari 30 Perusahaan Diproses; Potensi Hampir Rp15 Triliun (24 Agustus 2026)

10. ANTARA, Presiden Minta Dugaan Perintah Pembakaran oleh Korporasi Didalami (24 Agustus 2026)

Delapan Tuntutan,Empat Pijakan Data

Catatan Masyarakat Awam yang Ingin Mengerti Sebelum Ikut Berdiri

Wajah Manusia: Delapan Kalimat di Sebuah Layar

Pada layar ponsel saya, delapan tuntutan demonstrasi di Bundaran HI tampak berderet rapi. Kalimat-kalimatnya besar: hentikan penjajahan negara atas rakyat, hentikan KKN, wujudkan reforma agraria, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi PSN, hentikan MBG dan KDMP, kembalikan otonomi daerah, tetapkan bencana nasional, hentikan represivitas aparat, lalu bubarkan Yonif Teritorial Pembangunan. Saya membacanya sekali. Lalu sekali lagi. Setelah itu, saya justru bertanya: dari delapan tuntutan ini, bagian mana yang harus lebih dahulu saya pahami?

Saya bukan ahli hukum tata negara, bukan ekonom, dan bukan pula peneliti hak asasi manusia. Saya hanyalah bagian dari masyarakat yang setiap hari berhadapan dengan harga kebutuhan, pelayanan pemerintah, urusan tanah, dan berita tentang kekuasaan. Karena itu, saya tidak membutuhkan istilah yang terdengar paling gagah. Saya membutuhkan pijakan yang membuat sebuah tuntutan dapat saya mengerti, saya periksa, dan jika benar, saya dukung dengan kesadaran.

Di situlah jarak antara demonstran dan masyarakat awam mulai terasa. Mahasiswa mungkin telah membaca laporan panjang, mengikuti diskusi berbulan-bulan, serta memahami latar setiap isu. Namun, masyarakat yang melihat aksi melalui potongan video hanya menerima hasil akhirnya: delapan kalimat perintah tanpa jalan yang menunjukkan bagaimana kesimpulan itu dibentuk. Kami diminta tiba di tempat yang sama, tetapi tidak diperlihatkan petanya.

Pertanyaan yang kemudian mengusik saya sederhana: bagaimana mungkin rakyat ikut memperjuangkan tuntutan yang tidak diberi angka sebagai alasan? Jika negara dituduh menjajah rakyatnya sendiri, bentuknya apa dan berapa banyak korbannya? Jika reforma agraria disebut gagal, berapa konflik yang belum selesai? Jika daerah dilemahkan, berapa anggarannya berkurang? Jika aparat represif, berapa orang ditangkap, terluka, atau meninggal?

Pertanyaan itu bukan bentuk penolakan. Justru sebaliknya, ia lahir dari keinginan untuk percaya. Dukungan publik yang dibangun hanya dari kemarahan akan mudah berpindah ketika perhatian media berubah. Namun, dukungan yang dibangun dari data memiliki akar. Orang dapat berbeda pendapat mengenai slogan, tetapi mereka harus berhadapan dengan angka yang sama.

Bukti yang Membuat Tuntutan Berpijak

Data pertama datang dari lembaga yang bertugas mengukur integritas pemerintahan. Survei Penilaian Integritas KPK tahun 2025 menghasilkan skor nasional 72,53 dan menempatkan integritas sektor publik dalam kategori rentan. Survei itu menjangkau 657 instansi dan lebih dari 837 ribu responden. Dengan angka tersebut, seruan memberantas KKN tidak lagi sekadar gema Reformasi. Ada ukuran resmi yang menunjukkan bahwa risiko korupsi masih hidup di dalam sistem.

Data kedua berada di tanah yang diperebutkan. Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat 341 letusan konflik agraria sepanjang 2025 di 33 provinsi, meliputi sekitar 914.548 hektare. Angka itu bukan hanya luas di atas kertas. Di dalamnya ada keluarga yang menunggu kepastian, petani yang kehilangan ruang produksi, masyarakat adat yang mempertahankan wilayah hidup, dan warga yang dapat berhadapan dengan aparat ketika sengketa belum selesai.

Data ketiga terdapat dalam postur anggaran. Alokasi awal Transfer ke Daerah pada 2025 sebesar Rp919,9 triliun kemudian disesuaikan menjadi sekitar Rp848,52 triliun. Dalam APBN 2026, nilainya tercatat sekitar Rp692,9 triliun. Perbandingan antartahun tentu harus dibaca hati-hati karena desain belanja dapat berubah dan sebagian program pusat dilaksanakan di daerah. Namun, penurunan sebesar itu layak dijelaskan secara terbuka: daerah mana yang kehilangan ruang fiskal, pelayanan apa yang terdampak, dan apakah belanja pusat benar-benar menggantikan manfaat yang berkurang.

Data keempat menyangkut tubuh dan nyawa manusia. Penyelidikan enam lembaga hak asasi manusia negara atas rangkaian demonstrasi Agustus 2025 mencatat lebih dari 5.000 orang ditahan dan 11 orang meninggal. Temuan juga memuat dugaan penangkapan sewenang-wenang serta perlakuan buruk. Pada titik ini, tuntutan menghentikan represivitas tidak memerlukan bahasa yang dilebih-lebihkan. Angka korban sudah cukup keras untuk berbicara.

Gagasan: Empat Pijakan Data

Dari empat kelompok data itu, saya melihat sebuah cara yang lebih sederhana untuk membawa tuntutan kepada masyarakat. Saya menyebutnya Empat Pijakan Data: integritas pemerintahan, keadilan agraria, keadilan fiskal daerah, dan akuntabilitas aparat. Empat pijakan ini bukan daftar baru yang hendak menyingkirkan delapan tuntutan. Ia adalah cara mengelompokkan persoalan agar masyarakat mengetahui pintu masuknya.

Pijakan pertama adalah integritas pemerintahan. Kalimatnya dapat dibuat terang: keluarkan integritas pemerintahan dari kategori rentan, karena skor SPI 2025 hanya 72,53, dan buka tindak lanjut setiap instansi kepada publik. Ada masalah, angka dasar, tindakan, serta pihak yang harus menjawab. Pemerintah tidak cukup berkata bahwa pemberantasan korupsi terus berjalan; publik dapat bertanya apakah skornya naik dan perbaikannya benar-benar dilakukan.

Pijakan kedua adalah keadilan agraria. Tuntutannya dapat berbunyi: selesaikan 341 konflik agraria seluas sekitar 914.548 hektare yang tercatat sepanjang 2025, serta hentikan penggusuran dan kriminalisasi di wilayah yang masih bersengketa. Rumusan ini mengubah kata-kata ‘reforma agraria sejati’ menjadi pekerjaan yang dapat dipantau. Kita dapat memeriksa berapa konflik yang diverifikasi, diselesaikan, dan berapa keluarga memperoleh kepastian.

Pijakan ketiga adalah keadilan fiskal daerah. Bahasa tuntutannya: audit terbuka penyusutan Transfer ke Daerah dari alokasi awal Rp919,9 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp692,9 triliun pada 2026, lalu pulihkan anggaran layanan dasar yang terbukti terdampak. Fokusnya bukan sekadar meminta semua uang dikembalikan, melainkan memastikan pendidikan, kesehatan, pangan, infrastruktur desa, pertanian, dan penanganan bencana tidak menjadi korban perubahan prioritas pusat.

Pijakan keempat adalah akuntabilitas aparat. Rumusannya: usut secara independen penahanan lebih dari 5.000 orang dan kematian 11 korban dalam demonstrasi 2025; buka rantai komando dan tindak pihak yang bertanggung jawab. Di sini, tuntutan tidak berhenti pada kata ‘represif’. Ia meminta penyelidikan, keterbukaan perintah, pertanggungjawaban pelaku, dan perlindungan agar peristiwa yang sama tidak berulang.

Mengapa Delapan Perlu Dipadatkan?

Lalu mengapa harus dipadatkan menjadi empat? Karena delapan tuntutan awal tidak memiliki kedalaman bukti yang sama. Pemberantasan korupsi, konflik agraria, penyusutan ruang fiskal daerah, dan kekerasan aparat memiliki angka yang relatif jelas. Sebaliknya, penghentian MBG dan KDMP atau pembubaran Yonif Teritorial Pembangunan memerlukan pembuktian lebih khusus. Program yang bermasalah harus diaudit dan diperbaiki; tetapi masalah pada pelaksanaan belum otomatis membuktikan bahwa seluruh program harus dihentikan.

Pemadatan juga diperlukan karena perhatian publik terbatas. Sebuah demonstrasi mungkin berlangsung berjam-jam, sedangkan masyarakat menerima pesannya dalam video kurang dari satu menit. Delapan isu yang masing-masing bercabang akan berebut ruang di dalam kepala pembaca. Akibatnya, nama orang yang berorasi dapat lebih mudah diingat daripada isi tuntutannya. Empat pijakan memberi struktur yang lebih sederhana tanpa mengurangi keseriusan masalah.

Isu yang lain sebenarnya tidak dibuang. PSN dapat diuji di bawah pijakan keadilan agraria ketika proyek memicu sengketa tanah atau penggusuran. MBG, KDMP, dan pemangkasan TKD dapat diperiksa dalam pijakan keadilan fiskal: berapa anggarannya, siapa penerima manfaatnya, apa hasilnya, dan layanan apa yang dikorbankan. Keterlibatan TNI-Polri serta keberadaan Yon TP dapat diuji dalam pijakan akuntabilitas aparat dan supremasi sipil. Penanganan bencana dapat diperiksa melalui kemampuan fiskal dan tanggung jawab negara melindungi warga.

Dengan pengelompokan itu, masyarakat tidak diminta menelan kesimpulan sekaligus. Kami diajak mengikuti urutan yang masuk akal: lihat angkanya, pahami masalahnya, tentukan siapa yang bertanggung jawab, lalu ukur perbaikannya. Demonstrasi pun berubah dari panggung pernyataan menjadi undangan untuk memeriksa kekuasaan bersama-sama.

Keberatan dan Batas Bahasa Data

Mungkin ada keberatan bahwa tuntutan politik tidak harus berubah menjadi laporan statistik. Benar, tidak semua penderitaan dapat diringkas dalam angka. Satu keluarga yang kehilangan tanah atau satu orang yang kehilangan nyawa tetap penting, sekalipun tidak masuk tabel. Namun, pengalaman korban berbeda dari klaim berskala nasional. Ketika sebuah tuntutan ditujukan kepada negara dan meminta perubahan besar, data diperlukan agar masalah tidak dapat dikecilkan, dibelokkan, atau dijawab dengan slogan tandingan.

Data pun tidak boleh diperlakukan sebagai hiasan yang dipilih hanya untuk membenarkan kemarahan. Angka harus mencantumkan tahun, wilayah, satuan, sumber, dan batas pembacaannya. Data KPA perlu dipertemukan dengan catatan ATR/BPN. Perubahan TKD harus dibandingkan secara setara dengan belanja pusat yang benar-benar masuk ke daerah. Temuan lembaga HAM harus ditindaklanjuti melalui penyelidikan yang memberi ruang bagi korban sekaligus proses pembuktian. Bahasa data menuntut kejujuran dari semua pihak, termasuk pihak yang berdemonstrasi.

Jalan Keluar: Spanduk yang Membawa Bukti

Karena itu, gerakan mahasiswa sebaiknya tidak hanya membawa spanduk tuntutan. Ia juga perlu membawa lembar bukti yang dapat dibaca masyarakat: satu angka utama untuk setiap isu, sumbernya, manusia yang terdampak, tindakan yang diminta, lembaga yang bertanggung jawab, dan tenggat evaluasinya. Delapan tuntutan dapat tetap tercantum dalam naskah lengkap, sedangkan empat pijakan menjadi pesan utama yang disampaikan berulang-ulang kepada publik.

Bagi masyarakat, cara ini memberikan alasan untuk terlibat tanpa harus menjadi ahli terlebih dahulu. Bagi mahasiswa, ia menjaga agar perhatian tidak berpindah dari substansi kepada sosok, gaya orasi, atau ketegangan dengan aparat. Bagi pemerintah, ia menetapkan pertanyaan yang tidak dapat dijawab hanya dengan ucapan ‘aspirasi telah diterima’. Jawabannya harus muncul dalam skor, hektare yang diselesaikan, rupiah yang dijelaskan, serta korban yang memperoleh keadilan.

Kembali kepada Delapan Pintu

Pada akhirnya, saya kembali kepada layar ponsel tempat delapan tuntutan itu pertama kali saya baca. Kini saya memahami bahwa masalahnya bukan jumlah delapan itu sendiri. Masalahnya ialah delapan pintu tersebut belum diberi papan petunjuk. Empat pijakan data dapat menjadi petunjuknya: integritas, tanah, anggaran daerah, dan keselamatan warga.

Sebagai masyarakat awam, saya tidak meminta tuntutan yang lebih lunak. Saya meminta tuntutan yang lebih tajam: singkat bahasanya, jelas angkanya, dapat diuji sumbernya, terlihat penanggung jawabnya, dan terukur hasilnya. Sebab tujuan demonstrasi bukan sekadar membuat negara mendengar suara mahasiswa, melainkan membuat rakyat mengerti mengapa suara itu juga layak menjadi suara mereka.

Empat Tuntutan dalam Bahasa Data

1. Keluarkan integritas pemerintahan dari kategori rentan - skor SPI 2025 hanya 72,53 - dan buka tindak lanjut setiap instansi kepada publik.

2. Selesaikan 341 konflik agraria seluas sekitar 914.548 hektare yang tercatat sepanjang 2025 serta hentikan penggusuran dan kriminalisasi di wilayah sengketa.

3. Audit terbuka penyusutan Transfer ke Daerah dari alokasi awal Rp919,9 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp692,9 triliun pada 2026 dan pulihkan layanan dasar yang terdampak.

4. Usut independen penahanan lebih dari 5.000 orang dan kematian 11 korban dalam demonstrasi 2025; buka rantai komando dan tindak pihak yang bertanggung jawab.

Sumber Data

• Komisi Pemberantasan Korupsi. “Potret Hasil Positif Tahun 2025, SPI Jadi Fondasi Kebijakan Antikorupsi Berkelanjutan.” Skor SPI nasional 2025: 72,53, kategori rentan.

• Konsorsium Pembaruan Agraria. Catatan Akhir Tahun 2025, “Tancap Gas di Jalur yang Salah: Paradoks Kebijakan Agraria Prabowo-Gibran 2025.” 341 konflik di 33 provinsi, sekitar 914.548 hektare.

• Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. “Dinamika Penyaluran TKD 2025 Inside 2026.” Alokasi awal TKD 2025 Rp919,9 triliun; setelah penyesuaian sekitar Rp848,52 triliun.

• Kementerian Keuangan. “APBN 2026: Tujuan dan Arah Kebijakan.” Transfer ke Daerah sekitar Rp692,9 triliun.

• Temuan bersama enam lembaga HAM negara mengenai demonstrasi Agustus 2025, diberitakan Reuters, 21 April 2026. Lebih dari 5.000 orang ditahan dan 11 orang meninggal.

Menjual Kursi kepada Calon Penyelamat Nyawa

Ironi Dugaan Korupsi di Pintu Pendidikan Kedokteran

_______________________________

Mari berdiri sejenak di tempat seorang calon mahasiswa kedokteran. Di meja belajarnya terdapat buku biologi yang penuh penanda, kumpulan soal kimia, catatan anatomi, dan kalender yang tanggal ujiannya dilingkari. Ia terbiasa tidur lebih larut daripada teman-temannya. Bukan karena merasa paling pintar, melainkan karena satu kursi di Fakultas Kedokteran dapat diperebutkan puluhan bahkan ratusan orang.

Anak itu mengetahui bahwa ia mungkin kalah. Ia dapat menerima jika nilai peserta lain lebih tinggi, prestasinya lebih baik, atau jawabannya lebih tepat. Kekalahan semacam itu menyakitkan, tetapi masih mempunyai martabat. Yang sulit diterima adalah kemungkinan bahwa nilai ujian ternyata bukan satu-satunya nilai yang dihitung; ada nilai lain yang ditulis dengan angka rupiah dan dibicarakan melalui perantara.

Kegelisahan itu memperoleh bentuk ketika Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Soedirman. Pada 21 Agustus 2026, KPK menetapkan Rektor Unsoed Akhmad Sodiq bersama lima orang lainnya sebagai tersangka. Menurut penyidikan KPK, praktik yang diduga terjadi mencakup jalur mandiri Fakultas Kedokteran serta fakultas lain. Dari 2.527 kuota jalur mandiri program sarjana 2026, sebanyak 73 kuota sementara ditemukan masuk ke dalam skema yang diselidiki.

Salah satu bagian paling getir adalah dugaan permintaan Rp650 juta kepada orang tua seorang calon mahasiswa agar anaknya masuk Fakultas Kedokteran.  Uang disebut telah diserahkan, tetapi anak tersebut tetap tidak lulus. Di sini pendidikan tidak hanya diduga diperjualbelikan. Harapan orang tua, ketakutan anak, dan kelangkaan kursi diduga diubah menjadi alat pemerasan.

Angka-angka persaingan menjelaskan mengapa kursi Kedokteran begitu mudah diberi harga. Pada SNBP Unsoed 2025, peluang diterima di Pendidikan Dokter hanya 5,77 persen—sekitar enam orang dari setiap seratus peminat. Di UI pada 2025, jalur SNBT Pendidikan Dokter menerima 90 dari 3.330 pendaftar, sedangkan SIMAK UI menerima 20 dari 3.166 pendaftar. Pada jalur terakhir, satu kursi diperebutkan sekitar 158 orang. Pemerintah mencatat kapasitas mahasiswa baru Fakultas Kedokteran secara nasional sekitar 18.000 orang per tahun. Pintu itu memang sempit.

Namun, kelangkaan tidak pernah boleh menjadi izin untuk memperdagangkan kesempatan. Fakultas Kedokteran mempunyai ironi yang lebih tajam daripada program lain: ia mendidik orang yang kelak dipercaya memegang tubuh dan nyawa manusia. Jika pintu masuknya dapat dimanipulasi, masyarakat berhak bertanya apa yang sedang diseleksi—kemampuan akademik, keteguhan etika, atau kemampuan menemukan orang dalam.

Dari sudut calon mahasiswa, persoalannya bukan sekadar apakah dirinya seharusnya lulus. Ia tidak meminta belas kasihan dan tidak menuntut satu kursi diberikan kepadanya. Ia hanya ingin mendapatkan hak yang sangat sederhana: hak untuk gagal secara adil. Ia bersedia dikalahkan oleh orang yang lebih layak, tetapi bukan oleh transaksi yang lebih besar.

Dari kasus ini, saya melihat sebuah sistem perlindungan yang dapat disebut Tiga Pintu Integritas. Pintu pertama adalah keterbukaan hasil. Pintu kedua adalah pemisahan kewenangan. Pintu ketiga adalah pengaduan dan audit independen. Ketiganya harus dilalui sebelum satu nama berubah status menjadi mahasiswa. Jika satu pintu dibiarkan terbuka tanpa penjagaan, kewenangan dapat masuk menggantikan prestasi.

Pintu pertama adalah keterbukaan hasil. Setiap peserta harus dapat melihat skor, bobot komponen, posisi atau rentang peringkat, kuota, dan alasan status kelulusannya. Kampus tidak harus membuka identitas peserta lain. Cukup gunakan nomor anonim dan data yang telah dilindungi. Tujuannya bukan memamerkan kegagalan, melainkan memastikan bahwa satu nama tidak dapat disisipkan setelah daftar seharusnya selesai.

Keterbukaan juga harus mencakup pergerakan kuota. Kursi yang tidak diambil, peserta yang mengundurkan diri, perpindahan dari daftar cadangan, dan perubahan status harus meninggalkan jejak waktu. Publik perlu mengetahui berapa kursi berubah tangan dan berdasarkan aturan apa. Dalam sistem yang sehat, setiap klik mempunyai alasan; setiap alasan mempunyai catatan.

Pintu kedua adalah pemisahan kewenangan. KPK menggambarkan kerawanan ketika otoritas tertentu mempunyai kemampuan memberikan persetujuan akhir di dalam sistem. Karena itu, satu orang tidak boleh sekaligus mengusulkan, memeriksa, dan mengesahkan perubahan kelulusan.  Perubahan di luar peringkat otomatis harus membutuhkan persetujuan berlapis dari panitia akademik, pengawas teknologi informasi, serta pengawas independen.

Setiap pejabat penerimaan juga wajib melaporkan konflik kepentingan. Nama calon mahasiswa yang mempunyai hubungan keluarga, bisnis, politik, atau kedekatan lain dengan pimpinan kampus harus ditandai untuk pengawasan tambahan—bukan otomatis ditolak. Pertemuan dengan orang tua atau perantara selama masa seleksi perlu dicatat. Tidak boleh ada jalur lisan yang lebih kuat daripada jalur resmi.

Pintu ketiga adalah pengaduan dan audit independen. Calon mahasiswa memerlukan saluran keberatan yang tidak diperiksa oleh orang yang membuat keputusan pertama. Pengaduan harus memperoleh nomor perkara, batas waktu jawaban, perlindungan pelapor, dan kemungkinan pemeriksaan oleh pihak eksternal. Tanpa itu, anak berusia delapan belas tahun diminta melawan lembaga besar hanya dengan tangkapan layar dan keberanian.

Audit tidak boleh menunggu operasi tangkap tangan. Setiap tahun, sampel perubahan status, penerimaan di luar peringkat, penggunaan kuota cadangan, dan lonjakan nilai perlu diperiksa. Hasilnya diumumkan dalam laporan publik: berapa anomali ditemukan, bagaimana dijelaskan, dan apa yang diperbaiki. Audit bukan pernyataan bahwa semua pengelola kampus curang. Audit adalah cara melindungi mereka yang jujur dari sistem yang terlalu mudah dicurigai.

Semua itu dapat dibangun dalam sebuah buku besar digital penerimaan mahasiswa. Sistem mencatat skor dari sumbernya, waktu setiap perubahan, identitas pejabat yang menyetujui, alasan perubahan, serta hasil pemeriksaan. Peserta memperoleh halaman pribadi, sedangkan publik melihat versi anonim. Kemdiktisaintek, inspektorat, auditor independen, dan perguruan tinggi berbagi kewenangan pengawasan tanpa membuka data pribadi secara sembarangan.

Mungkin muncul keberatan: bukankah transparansi semacam itu mahal, rumit, dan berisiko membuka data peserta? Kekhawatiran tersebut masuk akal. Namun, keterbukaan berbeda dari membocorkan identitas. Nomor anonim, pembatasan akses, enkripsi, dan publikasi data agregat dapat menjaga privasi. Biaya membangun sistem juga harus dibandingkan dengan harga yang dibayar ketika masyarakat kehilangan kepercayaan kepada seluruh proses seleksi.

Keberatan lain menyatakan bahwa kecurangan beberapa orang tidak adil jika digunakan untuk menghakimi seluruh jalur mandiri. Itu benar. Jalur mandiri memberi perguruan tinggi ruang menyesuaikan seleksi dan menopang pembiayaan pendidikan. Karena itu, yang perlu diperbaiki bukan keberadaan jalurnya, melainkan ruang gelap di dalamnya. Otonomi kampus seharusnya memperbesar tanggung jawab, bukan memperkecil pengawasan.

Bagi calon mahasiswa, Tiga Pintu Integritas memberikan kepastian bahwa kegagalan mempunyai alasan yang dapat diperiksa. Bagi orang tua, sistem ini membatasi ruang bagi perantara yang menjual kedekatan. Bagi kampus, keterbukaan melindungi reputasi dosen dan panitia yang bekerja jujur. Bagi masyarakat, ia menjaga agar calon dokter dipilih melalui ukuran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keberhasilannya dapat diukur: seluruh perubahan status tercatat; tidak ada keputusan oleh satu pejabat; setiap pengaduan dijawab tepat waktu; daftar cadangan bergerak sesuai peringkat; dan audit tahunan dipublikasikan. Ukuran itu tidak menjamin manusia berhenti mencoba berbuat curang. Namun, ia membuat kecurangan lebih sulit dilakukan, lebih cepat terlihat, dan lebih mahal risikonya.

Kita lalu kembali kepada calon mahasiswa di meja belajarnya. Ia masih harus menghafal, menghitung, dan berlatih. Ia tidak meminta ujian dipermudah. Ia hanya ingin yakin bahwa ketika pengumuman dibuka, nama yang berada di atas namanya memang milik orang yang berjuang lebih baik—bukan orang yang membayar lebih banyak.

Suatu hari, orang-orang yang lolos dari pintu Fakultas Kedokteran akan berdiri di depan pasien. Mereka akan diminta jujur ketika menjelaskan diagnosis, adil ketika menentukan prioritas, dan teguh ketika nyawa tidak boleh dihitung berdasarkan kekayaan. Nilai-nilai itu tidak pantas baru diajarkan setelah mereka masuk. Pendidikan kedokteran harus memulainya dari pintu pertama. Sebab, menjual kursi kepada calon penyelamat nyawa berarti melukai kepercayaan bahkan sebelum seorang dokter sempat menyelamatkan siapa pun.

Catatan sumber

• KPK Ungkap Tiga Klaster Korupsi dalam Penerimaan Mahasiswa Unsoed — ANTARA, 22 Agustus 2026.

• KPK Duga Warek Unsoed Peras Orang Tua Calon Mahasiswa Baru Rp650 Juta — ANTARA, 22 Agustus 2026.

• KPK: Tersangka Penerimaan Maba Unsoed Juga Menjual Kursi FPIK dan FH — ANTARA, 22 Agustus 2026.

• Unsoed Terima 3.067 Mahasiswa Baru Jalur SNBP 2025 — Universitas Jenderal Soedirman, 18 Maret 2025.

• Keketatan S1 dan Vokasi UI 2025 — SIMAK Universitas Indonesia.

• Program Akselerasi Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tenaga Medis — Kemdiktisaintek, 2025.

Mengalahkan Tuntutan Tanpa Menjawabnya

Keberhasilan Aparat Memindahkan Perhatian dari Delapan Tuntutan Fathimah Azzahra ke Teknis Demonstrasi

______________________________________

Namanya Fathimah Azzahra. Ia adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sekaligus Wakil Ketua BEM UI. Pada Selasa, 18 Agustus 2026, ia berdiri di Jalan Jenderal Sudirman bersama massa aksi #MerebutKemerdekaan. Di hadapannya berdiri Kombes Pol. Reynold Elisa Partomuan Hutagalung, Kapolres Metro Jakarta Pusat, sebagai wajah komando aparat di lapangan. Tujuan massa adalah Bundaran Hotel Indonesia. Namun, sebelum tuntutan mereka memperoleh panggung, barisan yang dipimpin Reynold lebih dahulu menentukan batas panggung itu.

Fathimah dan kawan-kawannya datang membawa delapan tuntutan. Isinya membentang dari pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, reforma agraria, penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar, hingga evaluasi Proyek Strategis Nasional dan sejumlah program pemerintah. Mereka juga menuntut pemulihan otonomi daerah, penanganan bencana, serta penghentian represivitas dan intervensi aparat di ruang sipil. Itu adalah daftar persoalan negara. Akan tetapi, percakapan yang menonjol sesudahnya justru berkisar pada lokasi aksi, kendaraan komando, barikade, kemacetan, dan ketegangan di lapangan.

Dalam rekaman yang beredar, Fathimah tidak berdebat dengan aparat tanpa nama. Lawan bicaranya adalah Reynold. Keduanya beradu argumen mengenai akses menuju Bundaran HI dan perlakuan terhadap kendaraan aksi. Namun, pemberitaan dan percakapan warganet lebih banyak menjadikan wajah, nada suara, dan desakan massa sebagai adegan yang mudah dipotong serta dibagikan. Pada saat yang sama, delapan tuntutan tidak memiliki tubuh, suara, dan drama sekuat rekaman tersebut. Publik akhirnya lebih mengenal orang yang berdebat daripada pokok yang sedang diperdebatkan.

Di situlah kemenangan aparat dapat dibaca. Kemenangan itu bukan terutama karena massa gagal mencapai satu titik, bukan pula karena kritik berhasil dibantah. Aparat menang ketika ukuran peristiwa berubah: dari apakah tuntutan mahasiswa masuk akal menjadi apakah kendaraan komando boleh lewat; dari apakah kekuasaan harus menjawab menjadi apakah demonstrasi mengganggu lalu lintas. Tuntutan dikalahkan tanpa pernah benar-benar dijawab.

Tentu, saya tidak sedang menyatakan bahwa Reynold atau pejabat lain merancang operasi rahasia untuk menghapus delapan tuntutan tersebut. Yang dapat dilihat adalah hasil perebutan perhatian dan pembagian peran yang nyata. Reynold berhadapan langsung dengan massa. Kombes Pol. Laode Aries, Karo Ops Polda Metro Jaya, memimpin apel pengamanan dan memberi arahan kepada personel. Kombes Pol. Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya, menjelaskan kepada publik alasan pembatasan Bundaran HI. Tiga nama, tiga posisi, dan satu bingkai dominan: ketertiban lapangan.

Dari peristiwa ini, saya melihat pola yang dapat disebut Tiga Gerak Pemindahan Perhatian. Gerak pertama adalah mengubah bingkai persoalan. Gerak kedua adalah membesarkan adegan teknis. Gerak ketiga adalah menutup peristiwa tanpa mekanisme jawaban. Ketiganya tidak harus lahir dari satu perintah atau satu perancang. Namun, ketika berlangsung berurutan, hasilnya menyerupai sebuah skenario yang bekerja sempurna.

Gerak pertama adalah mengubah bingkai persoalan. Mahasiswa datang dengan pertanyaan tentang korupsi, harga pangan, tanah, program strategis, bencana, otonomi daerah, dan ruang sipil. Budi Hermanto tampil membawa bingkai ketertiban: Bundaran HI disebut sebagai pusat kegiatan ekonomi, transportasi, perdagangan, perhotelan, dan kepentingan diplomatik. Demonstrasi di sana dinilai dapat membuat kemacetan merambat dan melumpuhkan Jakarta. Penjelasan Budi mempunyai dasar kepentingan publik, tetapi sekaligus memindahkan medan perdebatan.

Setelah bingkai ketertiban diterima, mahasiswa berada pada posisi defensif. Mereka tidak lagi hanya menjelaskan mengapa delapan tuntutan penting, tetapi harus membuktikan bahwa aksi mereka tidak merusak aktivitas kota. Beban percakapan berubah. Pihak yang menuntut jawaban justru dituntut menjawab. Dalam bahasa sederhana: sebelum pemerintah menjelaskan masalah negara, mahasiswa harus menjelaskan masalah jalan raya.

Gerak kedua adalah membesarkan adegan teknis. Barikade, kendaraan komando, rute, jumlah personel, dorong-mendorong, dan perdebatan langsung memiliki nilai gambar yang tinggi. Semuanya konkret, bergerak, dan mudah menimbulkan reaksi. Sebaliknya, reforma agraria, evaluasi kebijakan, pemulihan otonomi, atau status bencana membutuhkan penjelasan panjang. Di ruang media yang menyukai potongan singkat, keributan selalu lebih cepat berlari daripada substansi.

Reynold dan aparatnya tidak perlu meminta publik melupakan tuntutan. Cukup tersedia adegan teknis yang lebih menarik, kemudian perhatian akan bekerja sendiri. Orang memperdebatkan apakah Fathimah terlalu keras, apakah Reynold terlalu membatasi, apakah kendaraan boleh masuk, dan siapa yang lebih dahulu memancing ketegangan. Setiap perdebatan itu dapat dianggap penting. Namun, semakin lama energi publik habis di sana, semakin kecil ruang yang tersisa untuk membicarakan delapan tuntutan.

Gerak ketiga adalah menutup peristiwa tanpa mekanisme jawaban. Ketika massa bubar, kendaraan kembali bergerak dan jalan dinyatakan lancar, aparat dapat menilai tugas lapangan selesai. Media pun beralih kepada peristiwa berikutnya. Akan tetapi, tidak ada hubungan otomatis antara berakhirnya demonstrasi dan dimulainya pembahasan tuntutan. Tanpa tanda terima, penanggung jawab, tenggat, dan jawaban tertulis, substansi aksi ikut dibubarkan bersama kerumunannya.

Inilah perbedaan antara mengelola demonstrasi dan mengelola aspirasi. Demonstrasi diperlakukan sebagai kejadian: mempunyai waktu mulai, rute, risiko, dan waktu selesai. Aspirasi seharusnya diperlakukan sebagai perkara: mempunyai isi, pihak yang dituju, proses pemeriksaan, serta jawaban. Ketika negara hanya mengelola kejadian, keberhasilan diukur dari jalan yang kembali normal. Ketika negara mengelola aspirasi, keberhasilan baru dapat dinilai setelah persoalan memperoleh respons.

Masalahnya bukan bahwa aspek teknis tidak penting. Keselamatan peserta, hak pengguna jalan, akses transportasi, dan pencegahan kekerasan merupakan tanggung jawab nyata. Namun, hal yang penting dapat digunakan untuk menggeser hal yang lebih mendasar. Ketertiban berubah menjadi tabir ketika setiap pembicaraan berhenti pada cara demonstrasi dilakukan dan tidak pernah sampai kepada alasan demonstrasi itu dilakukan.

Agar pemindahan perhatian tidak terus berulang, mahasiswa memerlukan Protokol Penjaga Substansi. Lapis pertamanya adalah pemadatan pesan sebelum turun ke jalan. Delapan tuntutan tidak cukup dicetak sebagai daftar. Tuntutan perlu dikelompokkan menjadi tiga pesan induk, dilengkapi satu kalimat masalah, satu bukti utama, satu pihak yang bertanggung jawab, dan satu tindakan yang diminta. Dengan demikian, substansi mempunyai bentuk yang cukup ringkas untuk bersaing dengan gambar barikade.

Lapis kedua adalah pemisahan peran di lapangan. Koordinator teknis menangani rute, kendaraan, keamanan, dan komunikasi dengan aparat. Juru bicara substansi tidak ikut terseret dalam seluruh perdebatan teknis; tugasnya mengulang isi tuntutan dalam konferensi pers, siaran langsung, dan wawancara. Setiap kali percakapan berpindah ke kemacetan atau kendaraan, ia mengembalikannya dengan kalimat jembatan: persoalan teknis sedang dibicarakan, tetapi delapan tuntutan tetap menunggu jawaban.

Lapis ketiga adalah buku besar tuntutan yang dapat diperiksa publik. Setiap tuntutan dicatat dalam satu laman bersama dokumen pendukung, lembaga tujuan, tanggal penyerahan, nama penerima, respons awal, tenggat tindak lanjut, dan status terakhir. Dalam dua puluh empat jam setelah aksi, penyelenggara menerbitkan kembali isi tuntutan. Dalam tujuh hari, mereka mengumumkan siapa yang sudah menjawab dan siapa yang diam. Dengan cara itu, selesainya kerumunan bukan akhir dari perkara.

Pemerintah dan kepolisian juga perlu mengambil bagian. Reynold sebagai komandan lapangan perlu memastikan alasan pembatasan disampaikan tertulis dan alternatif lokasi tetap mempunyai daya jangkau simbolik. Laode Aries sebagai pengarah operasi perlu menilai keberhasilan bukan hanya dari tertibnya personel, tetapi juga dari terlindunginya ruang penyampaian pendapat. Budi Hermanto sebagai pengelola komunikasi publik perlu menyandingkan penjelasan lalu lintas dengan keterangan mengenai ke mana aspirasi diteruskan. Aparat boleh memenangkan pengelolaan jalan, tetapi negara tidak boleh menjadikan kemenangan teknis sebagai pengganti kewajiban substantif.

Mungkin muncul keberatan: bukankah mahasiswa sendiri ikut menyebabkan tuntutan tenggelam karena lebih memilih berdebat di depan kamera? Keberatan itu sebagian benar. Peserta aksi juga bertanggung jawab menjaga disiplin pesan dan tidak menjadikan benturan sebagai satu-satunya ukuran keberanian. Namun, tanggung jawab komunikasi mahasiswa berbeda dari tanggung jawab negara. Kelemahan strategi demonstran tidak menghapus kewajiban lembaga publik untuk menerima dan menjawab aspirasi.

Bagi mahasiswa, Protokol Penjaga Substansi membuat energi aksi tidak habis untuk mempertahankan satu lokasi. Bagi media, protokol itu menyediakan data dan perkembangan yang dapat diberitakan setelah gambar kericuhan kehilangan kebaruannya. Bagi kepolisian, pemisahan urusan teknis dan substansi mengurangi tuduhan bahwa pengamanan dipakai untuk membungkam kritik. Bagi pemerintah, pencatatan tuntutan memberi kesempatan mengubah demonstrasi menjadi masukan kebijakan, bukan semata ancaman terhadap citra.

Ukuran keberhasilannya harus sederhana dan terbuka: berapa banyak pemberitaan yang menyebut isi tuntutan, berapa tuntutan yang diterima secara resmi, siapa yang menelaahnya, berapa yang memperoleh jawaban, dan apakah perkembangan itu dapat dilihat publik. Tanpa ukuran tersebut, kedua pihak mudah mengumumkan kemenangan masing-masing. Mahasiswa merasa telah bersuara; aparat merasa telah mengamankan. Sementara itu, persoalan tetap berada di tempat semula.

Fathimah datang sebagai calon dokter yang membawa daftar gejala sosial. Namun, ruang pemeriksaannya dipersempit menjadi perdebatan tentang pintu masuk, kendaraan, dan ketertiban koridor. Aparat berhasil membuat orang menatap cara pasien memasuki ruang perawatan, bukan penyakit yang dibawanya. Metafora ini tidak berarti seluruh diagnosis mahasiswa pasti benar. Diagnosis boleh diuji, dibantah, bahkan ditolak. Syaratnya satu: ia harus lebih dahulu diperiksa.

Karena itu, pelajaran terbesar dari Bundaran HI bukan sekadar bahwa barikade di bawah komando Reynold mampu menghentikan langkah massa. Barikade yang lebih efektif dibangun oleh pembagian kerja: Reynold menguasai arena, Laode mengarahkan pengamanan, dan Budi menguasai penjelasan publik. Barikade kedua itu berdiri di dalam percakapan dan memisahkan demonstrasi dari alasan yang melahirkannya. Pada hari itu, nama Fathimah menjadi gamblang karena perlawanannya. Nama-nama aparat juga harus gamblang karena kewenangannya. Jalan dapat dikuasai dalam beberapa jam. Namun, yang benar-benar dikalahkan adalah tuntutan—tanpa satu pun pemegang kewenangan merasa perlu menjawabnya.

Catatan sumber

• BEM UI Demo di Bundaran HI, Bawa 8 Tuntutan dan Pertanyakan Makna Kemerdekaan — Kontan, 18–19 Agustus 2026.

• Alasan Polda Metro Larang BEM UI Demo di Bundaran HI: Bisa Lumpuhkan Jakarta — iNews, 18 Agustus 2026.

• Polda Metro Jaya Jelaskan Alasan Blokade Aksi BEM UI di Bundaran HI — Pikiran Rakyat, 19 Agustus 2026.

• Polisi Ungkap Alasan Larang Aksi Mahasiswa di Bundaran HI — SINDOnews/RCTI+, 18 Agustus 2026.

• Demo Mahasiswa di Bundaran HI, Polda Metro Pastikan Humanis Tanpa Senjata Api — ANTARA, 18 Agustus 2026.

• Debat Panas Fathimah BEM UI vs Kombes Reynold Elisa — Suara.com, 18 Agustus 2026.

Koperasi yang Dipaksa Lahir: Ketika Negara Meragukan Kemampuan Rakyat Berkoperasi

Ada sesuatu yang ironis dalam cara negara hari ini membangun koperasi. Koperasi, yang dalam sejarah dan hakikatnya lahir dari kesadaran anggota, kini justru dibentuk melalui instruksi, target, rekrutmen, percepatan, dan desain besar negara. Melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDMP, negara seolah sedang mengatakan satu hal yang pahit: rakyat dianggap tidak lagi cukup mampu, tidak cukup sadar, atau tidak cukup kuat untuk membangun koperasinya sendiri.

Secara formal, pemerintah memang tidak menyebut dirinya memaksa rakyat. Bahasa yang digunakan adalah percepatan, penguatan kelembagaan, modernisasi ekonomi desa, dan pembangunan dari akar rumput. Tetapi di balik bahasa resmi itu, terdapat persoalan mendasar. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 menargetkan percepatan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di desa dan kelurahan. Program ini juga melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, APBN, APBD, dan sumber pendanaan lain yang sah. Artinya, koperasi tidak lagi terutama tumbuh sebagai kehendak sosial anggota, melainkan sebagai agenda administratif negara. 

Di titik inilah paradoks koperasi muncul. Hakikat koperasi adalah “dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota”. Dalam prinsip koperasi yang diakui secara internasional, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengendalian dilakukan secara demokratis oleh anggota, modal dikendalikan anggota, dan koperasi tetap harus menjaga otonomi serta kemandiriannya sekalipun bekerja sama dengan pemerintah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 juga menegaskan prinsip koperasi antara lain keanggotaan sukarela dan terbuka serta pengelolaan secara demokratis.

Maka masalah KDMP bukan semata-mata pada niatnya. Niat negara bisa saja baik: memperkuat ekonomi desa, memperpendek rantai distribusi, membuka akses pasar, menata kebutuhan pokok, dan menjadikan desa sebagai simpul ekonomi. Pemerintah bahkan menyebut KDMP dirancang sebagai pusat distribusi hasil pertanian dan produk usaha rakyat, bukan hanya koperasi simpan pinjam.

Masalahnya terletak pada cara lahirnya. Sebab koperasi yang terlalu kuat ditarik dari atas berisiko kehilangan ruh dari bawah.

Koperasi bukan sekadar badan hukum. Koperasi adalah kesadaran ekonomi bersama. Ia lahir ketika orang-orang yang memiliki masalah ekonomi yang sama berkumpul, percaya satu sama lain, menyetor modal, menyusun aturan, memilih pengurus, mengawasi usaha, dan menikmati manfaat berdasarkan partisipasi mereka sendiri. Kalau yang pertama kali hadir bukan kesadaran anggota, melainkan instruksi negara, maka yang terbentuk bisa saja bernama koperasi, tetapi jiwanya belum tentu koperasi.

Di sinilah kritik paling tajam perlu diletakkan. Dalam KDMP, unsur “dari anggota” menjadi kabur karena pembentukan koperasi berjalan sebagai target nasional. Unsur “oleh anggota” juga menjadi bermasalah ketika pemerintah membuka rekrutmen nasional untuk 30.000 manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara dengan skema PKWT. Jika manajemen koperasi direkrut melalui mekanisme negara atau BUMN, pertanyaannya: siapa sebenarnya yang mengendalikan koperasi itu? Anggota, negara, atau korporasi negara?

Lebih jauh lagi, unsur “untuk anggota” masih perlu dibuktikan dalam praktik. Koperasi sejati mengukur keberhasilan bukan dari jumlah unit yang terbentuk, bukan dari banyaknya papan nama yang dipasang, bukan dari cepatnya gerai dibangun, dan bukan dari rapinya laporan administratif. Koperasi sejati berhasil jika anggota merasakan manfaat ekonomi nyata, punya suara dalam keputusan, berani mengawasi pengurus, ikut menyusun usaha, dan menerima surplus berdasarkan keterlibatan mereka.

Kalau koperasi hanya menjadi perpanjangan tangan program pemerintah, maka anggota dapat berubah menjadi penonton. Mereka hadir sebagai daftar nama, bukan sebagai pemilik. Mereka menjadi penerima manfaat, bukan pengendali organisasi. Padahal koperasi berbeda dari bantuan sosial, berbeda dari BUMDes, berbeda dari perusahaan negara, dan berbeda dari proyek pembangunan. Koperasi adalah organisasi ekonomi milik anggota. Negara boleh mendukung, tetapi tidak boleh menggantikan kedaulatan anggota.

Kekhawatiran terbesar dari model koperasi yang dipercepat negara adalah lahirnya koperasi administratif. Di atas kertas, koperasi berdiri. Pengurus ada. Anggota ada. Akta ada. Gerai ada. Program ada. Tetapi pertanyaan dasarnya belum tentu terjawab: apakah anggota benar-benar merasa memiliki? Apakah mereka tahu hak dan kewajibannya? Apakah rapat anggota menjadi forum tertinggi atau sekadar formalitas tahunan? Apakah usaha koperasi dipilih berdasarkan kebutuhan anggota atau berdasarkan desain program pusat? Apakah pengelola bertanggung jawab kepada anggota atau kepada struktur yang merekrut dan menggajinya?

Negara tampaknya sedang memilih jalan pintas. Karena koperasi yang tumbuh alami lambat, negara mempercepat. Karena pendidikan koperasi rakyat lemah, negara mengganti pendidikan itu dengan instruksi. Karena gerakan koperasi tidak cukup kuat, negara menggantinya dengan mobilisasi birokrasi. Karena anggota belum tentu siap, negara menyiapkan manajer. Karena desa belum tentu punya model bisnis, negara mendesain ekosistemnya.

Namun koperasi tidak bisa lahir hanya dari kecepatan. Koperasi membutuhkan kepercayaan. Ia membutuhkan latihan demokrasi ekonomi. Ia membutuhkan konflik kecil yang diselesaikan bersama. Ia membutuhkan anggota yang belajar dari salah, bukan anggota yang sejak awal hanya menerima sistem jadi. Koperasi adalah sekolah kedaulatan ekonomi rakyat. Kalau sekolah itu digantikan oleh komando negara, maka rakyat mungkin punya koperasi, tetapi tidak belajar berkoperasi.

Tulisan ini tidak perlu jatuh pada kesimpulan bahwa KDMP pasti buruk. Kritik yang lebih adil adalah: KDMP berpotensi baik sebagai infrastruktur ekonomi desa, tetapi berbahaya jika menggeser prinsip dasar koperasi. Negara boleh menjadi fasilitator, pendidik, pemberi insentif, pembuka pasar, penyedia regulasi, dan penjaga transparansi. Tetapi negara tidak boleh menjadi “anggota utama” yang tidak terlihat. Negara tidak boleh menjadikan koperasi sebagai proyek vertikal yang memakai nama rakyat.

Koperasi yang sehat harus dimulai dari pertanyaan anggota, bukan dari target pusat. Apa masalah ekonomi yang mereka hadapi? Apa kebutuhan bersama mereka? Apa usaha yang ingin mereka jalankan? Berapa modal yang sanggup mereka himpun? Siapa yang mereka percaya untuk mengurus? Bagaimana mereka mengawasi? Bagaimana keuntungan dibagi? Bagaimana kerugian ditanggung? Tanpa pertanyaan-pertanyaan ini, koperasi hanya menjadi badan hukum tanpa kesadaran kolektif.

Maka kritik terhadap KDMP seharusnya bukan kritik terhadap koperasi, melainkan pembelaan terhadap hakikat koperasi. Justru karena kita percaya koperasi penting, kita perlu waspada ketika koperasi dibentuk terlalu kuat oleh negara. Sebab koperasi yang paling berbahaya bukan koperasi yang gagal berdiri, melainkan koperasi yang berdiri megah tetapi anggotanya tidak berdaulat di dalamnya.

Pada akhirnya, pertanyaan besar KDMP bukan “berapa banyak koperasi berhasil dibentuk?”, melainkan “berapa banyak rakyat yang benar-benar belajar menjadi pemilik bersama?” Jika jawabannya hanya jumlah kelembagaan, negara sedang membangun statistik. Tetapi jika jawabannya adalah tumbuhnya anggota yang sadar, berani, demokratis, dan mampu mengendalikan usahanya sendiri, barulah KDMP layak disebut koperasi.

Sebab koperasi bukan sekadar alat negara untuk menggerakkan rakyat. Koperasi adalah alat rakyat untuk mengatur nasib ekonominya sendiri.